Bupati Wondama Hendrik Mambor mengatakan bahwa sampai dengan akhir triwulan kedua tahun 2021 penyerapan APBD baru mencapai 13,1 persen.
"Mestinya memasuki triwulan ketiga ini sudah mencapai 50 persen, jadi ini sangat memprihatinkan sekali," Bupati Wondama Hendrik Mambor di Wasior, Kamis.
Bupati mengatakan bahwa daya serap keuangan pada tahun ini menjadi tidak bisa maksimal. Hal ini karena dipengaruhi oleh penggunaan aplikasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) yang ternyata belum bisa diimplementasikan secara penuh.
Selain itu, kata dia, berbagai kendala seperti kemampuan aparatur yang belum memadai serta jaringan internet yang tidak stabil.
Guna menyiasati itu Pemkab Wondama menerapkan aplikasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) untuk mendukung sistem baru SIPD.
Kondisi itulah yang menurut Bupati membuat realisasi keuangan daerah menjadi terhambat.
Oleh karena itu, Mambor meminta tim anggaran juga organisasi perangkat daerah terkait agar segera mencari formula yang tepat sehingga realisasi keuangan dapat berjalan dengan lancar sekaligus serapan anggaran daerah bisa meningkat.
Bupati berharap OPD terkait segera melakukan langkah agar tidak menghambat daya serap keuangan dan tidak menghambat tata kelola keuangan daerah.
Bupati ketiga Wondama itu juga menekankan pada semua pimpinan perangkat daerah, para kepala distrik, dan kepala kampung agar menyusun kebijakan dan orientasi pelayan yang baik secara koordinatif, sinergis, dan kolaboratif.
"Hilangkan egosektor. Hindari membuat kebijakan sendiri tanpa melibatkan sektor lain, khususnya yang memengaruhi masyarakat di kampung. Libatkan pula kepala distrik dan kepala kampung dalam mengeluarkan kebijakan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2021
"Mestinya memasuki triwulan ketiga ini sudah mencapai 50 persen, jadi ini sangat memprihatinkan sekali," Bupati Wondama Hendrik Mambor di Wasior, Kamis.
Bupati mengatakan bahwa daya serap keuangan pada tahun ini menjadi tidak bisa maksimal. Hal ini karena dipengaruhi oleh penggunaan aplikasi sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) yang ternyata belum bisa diimplementasikan secara penuh.
Selain itu, kata dia, berbagai kendala seperti kemampuan aparatur yang belum memadai serta jaringan internet yang tidak stabil.
Guna menyiasati itu Pemkab Wondama menerapkan aplikasi sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) untuk mendukung sistem baru SIPD.
Kondisi itulah yang menurut Bupati membuat realisasi keuangan daerah menjadi terhambat.
Oleh karena itu, Mambor meminta tim anggaran juga organisasi perangkat daerah terkait agar segera mencari formula yang tepat sehingga realisasi keuangan dapat berjalan dengan lancar sekaligus serapan anggaran daerah bisa meningkat.
Bupati berharap OPD terkait segera melakukan langkah agar tidak menghambat daya serap keuangan dan tidak menghambat tata kelola keuangan daerah.
Bupati ketiga Wondama itu juga menekankan pada semua pimpinan perangkat daerah, para kepala distrik, dan kepala kampung agar menyusun kebijakan dan orientasi pelayan yang baik secara koordinatif, sinergis, dan kolaboratif.
"Hilangkan egosektor. Hindari membuat kebijakan sendiri tanpa melibatkan sektor lain, khususnya yang memengaruhi masyarakat di kampung. Libatkan pula kepala distrik dan kepala kampung dalam mengeluarkan kebijakan," katanya.
Editor : Ernes Broning Kakisina
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2021