Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Papua Barat berharap sekolah-sekolah di daerah itu mematangkan kesiapan pembukaan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka pada Januari 2021.
"Saat ini penyebaran COVID-19 secara nasional masih mengkhawatirkan, termasuk kita di Papua Barat. Kita harus benar-benar siap jika ingin menerapkan sekolah tatap muka," ucap Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Papua Barat Arnoldus Tiniap di Manokwari, Jumat.
Ia mengungkapkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) belum mengeluarkan rekomendasi tentang pembukaan kembali aktivitas pendidikan.
Kondisinya, katanya, belum memungkinkan karena ada potensi lonjakan kasus yang dapat terjadi pada Desember 2020.
"Ada banyak momentum di Bulan Desember di mana pada situasi tersebut lonjakan kasus COVID-19 sangat mungkin terjadi. Misalnya sekarang, kita sedang ada dalam situasi pesta demokrasi, dalam waktu dekat ada perayaan Natal dan cuti bersama," katanya.
Jika KBM secara tatap muka akan diterapkan, kata dia, wali murid atau komite sekolah harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
Selain itu, katanya, tata laksana serta sarana prasarana terkait dengan protokol kesehatan harus benar-benar siap.
"Karena kalau terjadi apa-apa sama anak-anak nanti orang tua yang sedih dan repot. Kalau anak sakit karena terpapar COVID-19 orang tua mana yang tidak susah," ujarnya.
Dia juga berpandangan bahwa belum semua siswa mampu menerapkan protokol kesehatan secara baik. Hal ini harus menjadi pertimbangan baik Dinas Pendidikan maupun sekolah.
"Anak-anak Sekolah Dasar tentu masih kesulitan untuk benar-benar menerapkan protokol, begitu pula SMP. Saat di dalam kelas mungkin bisa diatur, tapi saat jam istirahat hal itu sangat sulit karena mereka belum punya kesadaran yang baik tentang bahaya COVID-19," kata Arnold.
Sesuai peta penyebaran COVID-19, lanjut Arnold, seluruh daerah di Papua Barat saat ini memiliki kerentanan yang sama. Temuan kasus baru masih terus terjadi.
"Kalau terpaksa harus dilaksanakan sekolah tatap muka, anak-anak jangan masuk secara serentak. Harus diatur, disiapkan sif agar mereka masuk bergiliran," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2020
"Saat ini penyebaran COVID-19 secara nasional masih mengkhawatirkan, termasuk kita di Papua Barat. Kita harus benar-benar siap jika ingin menerapkan sekolah tatap muka," ucap Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Papua Barat Arnoldus Tiniap di Manokwari, Jumat.
Ia mengungkapkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) belum mengeluarkan rekomendasi tentang pembukaan kembali aktivitas pendidikan.
Kondisinya, katanya, belum memungkinkan karena ada potensi lonjakan kasus yang dapat terjadi pada Desember 2020.
"Ada banyak momentum di Bulan Desember di mana pada situasi tersebut lonjakan kasus COVID-19 sangat mungkin terjadi. Misalnya sekarang, kita sedang ada dalam situasi pesta demokrasi, dalam waktu dekat ada perayaan Natal dan cuti bersama," katanya.
Jika KBM secara tatap muka akan diterapkan, kata dia, wali murid atau komite sekolah harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
Selain itu, katanya, tata laksana serta sarana prasarana terkait dengan protokol kesehatan harus benar-benar siap.
"Karena kalau terjadi apa-apa sama anak-anak nanti orang tua yang sedih dan repot. Kalau anak sakit karena terpapar COVID-19 orang tua mana yang tidak susah," ujarnya.
Dia juga berpandangan bahwa belum semua siswa mampu menerapkan protokol kesehatan secara baik. Hal ini harus menjadi pertimbangan baik Dinas Pendidikan maupun sekolah.
"Anak-anak Sekolah Dasar tentu masih kesulitan untuk benar-benar menerapkan protokol, begitu pula SMP. Saat di dalam kelas mungkin bisa diatur, tapi saat jam istirahat hal itu sangat sulit karena mereka belum punya kesadaran yang baik tentang bahaya COVID-19," kata Arnold.
Sesuai peta penyebaran COVID-19, lanjut Arnold, seluruh daerah di Papua Barat saat ini memiliki kerentanan yang sama. Temuan kasus baru masih terus terjadi.
"Kalau terpaksa harus dilaksanakan sekolah tatap muka, anak-anak jangan masuk secara serentak. Harus diatur, disiapkan sif agar mereka masuk bergiliran," katanya.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2020