Manokwari, (Antaranews Papua Barat)-Proses perdamaian adat yang melibatkan seluruh suku di Kabupaten Maybrat, Papua Barat, akan dilaksanakan untuk mengakhiri sengketa letak ibu kota daerah tersebut.
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan di Manokwari, Minggu, mengatakan, upaya rekonsilisiasi penyelesaian masalah ibu kota Maybrat telah dilaksanakan tim yang dipimpin oleh mantan Bupati Sorong Selatan Ottow Ihalauw.
Prosesi perdamaian adat yang akan digelat di Maybrat tersebut, kata gubernur, akan dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
"Tim sudah bekerja cukup bagus dengan melakukan komunikasi di enam titik di Maybrat. Hasil dari kerja tim rekonsilisasi telah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri," kata Dominggus.
Pada 28 Mei lalu, tim rekonsiliasi memaparkan langsung hasil kerja yang diperoleh dihadapan Mendagri. Hingga akhirnya diputuskan bahwa ibu kota Kabupaten Maybrat dikembalikan ke Kmurkek sesuai undang-undang pembentukan kabupaten tersebut.
Menurutnya, putusan tersebut diambil Mendagri dengan mempertimbangkan data dan keterangan yang disampaikan tim rekonsiliasi.
"Tidak ada intervensi dari siapapun, itu murni hasil dari tim rekonsiliasi yang sudah menemui masyarakat di enam wilayah Maybrat. Masyarakat mengembalikan agar persoalan ini Mendagri yang putuskan," ujar gubernur.
Ia mengutarakan, prosesi adat ini akan dilaksanakan dua minggu setelah putusan Mendagri pada 28 Mei 2018 lalu di Jakarta. Meskipun demikian, gubernur sangat memahami kesibukan Mendagri.
"Apalagi inikan sudah mendekati Hari Raya Idul Fitrhi. Belum lagi kegiatan lain yang harus dilaksanakan bapak Menteri,"katanya.
Mandacan berharap, perdamaian adat yang akan diikuti seluruh suku dan marga di kabupaten tersebut bisa terlaksana secepatnya. Sehingga aktifitas pemerintahan segera berjalan normal dan program pembangunan berlangsung optimal.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan di Manokwari, Minggu, mengatakan, upaya rekonsilisiasi penyelesaian masalah ibu kota Maybrat telah dilaksanakan tim yang dipimpin oleh mantan Bupati Sorong Selatan Ottow Ihalauw.
Prosesi perdamaian adat yang akan digelat di Maybrat tersebut, kata gubernur, akan dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
"Tim sudah bekerja cukup bagus dengan melakukan komunikasi di enam titik di Maybrat. Hasil dari kerja tim rekonsilisasi telah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri," kata Dominggus.
Pada 28 Mei lalu, tim rekonsiliasi memaparkan langsung hasil kerja yang diperoleh dihadapan Mendagri. Hingga akhirnya diputuskan bahwa ibu kota Kabupaten Maybrat dikembalikan ke Kmurkek sesuai undang-undang pembentukan kabupaten tersebut.
Menurutnya, putusan tersebut diambil Mendagri dengan mempertimbangkan data dan keterangan yang disampaikan tim rekonsiliasi.
"Tidak ada intervensi dari siapapun, itu murni hasil dari tim rekonsiliasi yang sudah menemui masyarakat di enam wilayah Maybrat. Masyarakat mengembalikan agar persoalan ini Mendagri yang putuskan," ujar gubernur.
Ia mengutarakan, prosesi adat ini akan dilaksanakan dua minggu setelah putusan Mendagri pada 28 Mei 2018 lalu di Jakarta. Meskipun demikian, gubernur sangat memahami kesibukan Mendagri.
"Apalagi inikan sudah mendekati Hari Raya Idul Fitrhi. Belum lagi kegiatan lain yang harus dilaksanakan bapak Menteri,"katanya.
Mandacan berharap, perdamaian adat yang akan diikuti seluruh suku dan marga di kabupaten tersebut bisa terlaksana secepatnya. Sehingga aktifitas pemerintahan segera berjalan normal dan program pembangunan berlangsung optimal.(*)
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018