Pemerintah Manokwari serahkan kartu ketenagakerjaan 9.455 pekerja informal

Wakil Bupati Manokwari, Edi Budoyo, bersama Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) Papua Barat, Nasrullah Umar memberikan kartu iuran BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis kepada masyarakat di Ruang Sasana Karya, Kantor Bupati Manokwari, Kamis (20/10/2022). (ANTARA/Rachmat Julaini)

Para pekerja yang kita lindungi itu berasal dari sembilan kelurahan di sembilan distrik se-Manokwari, di antaranya pekerja non-ASN atau honorer yang berasal dari 53 organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk guru PAUD, TK, SD dan SMP

Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Manokwari, Papua Barat menyerahkan kartu Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) sebagai perlindungan bagi 9.455 tenaga kerja sektor informal di kabupaten setempat.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Manokwari Yusak Dowansiba di Manokwari, Kamis, menerangkan perlindungan kepada pekerja rentan atau pekerja informal itu adalah upaya Pemkab Manokwari untuk memastikan seluruh masyarakat mendapat layanan Jamsostek, khususnya Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

"Para pekerja yang kita lindungi itu berasal dari sembilan kelurahan di sembilan distrik se-Manokwari, di antaranya pekerja non-ASN atau honorer yang berasal dari 53 organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk guru PAUD, TK, SD dan SMP," ujar dia.

Dia menyampaikan usai menyerahkan kartu Jamsostek, pihaknya bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) Manokwari akan mensosialisasikan penggunaan kartu Jamsostek, karena banyak warga yang belum mengerti mengenai penggunaannya.

Wakil Bupati Manokwari Edi Budoyo menambahkan bantuan Pemkab Manokwari untuk masyarakat agar memiliki kartu Jamsostek sebagai bentuk perhatian pemerintah dan antisipasi jika terjadi kecelakaan kerja, khususnya yang dialami pekerja di sektor informal.

"Kami sampaikan terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan yang selama ini sudah beberapa kali memberikan santunan, baik Jaminan Kematian maupun Jaminan Kecelakaan Kerja serta beasiswa," ungkap Edi.

Dia berjanji Pemkab Manokwari akan melakukan perlindungan kepada seluruh pekerja di sektor informal secara bertahap.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Papua Barat Nasrullah Umar menyebut dalam pemberantasan kemiskinan ekstrem sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2022, diharapkan tidak ada lagi pengeluaran yang besar dari para pekerja.

"Karena, kalau ada risiko meninggal dunia atau kecelakaan kerja, para pekerja kita di sektor informal sudah ditanggung oleh Pemkab Manokwari," ucapnya.