Wasior,(Antaranews Papua Barat) - Program Pendekatan Pelayanan Kepegawaian (P2K) yang diterapkan Badan Kepegawaian Nasional diharapkan dapat mengatasi permasalahan kepegawaian yang sering terjadi di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat.
Persoalan kepegawaian yang sering muncul antara lain tidak sinkronnya data kepegawaian, permasalahan kenaikan pangkat, pengurusan pensiun serta mutasi pegawai. Juga masih lemahnya pemahaman terkait teknis penyusunan sasaran kinerja pegawai (SKP).
Harapan itu disampaikan Wakil Bupati Paulus Indubri sewaktu membuka sosialisasi Implementasi P2K yang diselenggarakan Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) di Gedung Sasana Karya kompleks perkantoran Pemda di Isei,
P2K merupakan program pendampingan aparatur pemerintah daerah dalam rangka penguatan tata kelola kelembagaan yang berfokus pada tiga komponen manajemen kepegawaian. Pemutakhiran data kepegawaian ASN, diseminasi regulasi kepegawaian terbaru sesuai UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan simulasi computer assisted test (CAT).
Terkait CAT, Indubri berharap simulasi juga melibatkan para pegawai honorer agar sistim rekruitmen pegawai berbasis komputer itu lebih dikenal dan dipahami.
“Supaya masyarakat terutama penduduk lokal Wondama juga mampu bersaing dalam penerimaan CPNS di masa-masa mendatang,“ kata orang nomor dua Wondama ini. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018
Persoalan kepegawaian yang sering muncul antara lain tidak sinkronnya data kepegawaian, permasalahan kenaikan pangkat, pengurusan pensiun serta mutasi pegawai. Juga masih lemahnya pemahaman terkait teknis penyusunan sasaran kinerja pegawai (SKP).
Harapan itu disampaikan Wakil Bupati Paulus Indubri sewaktu membuka sosialisasi Implementasi P2K yang diselenggarakan Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) di Gedung Sasana Karya kompleks perkantoran Pemda di Isei,
P2K merupakan program pendampingan aparatur pemerintah daerah dalam rangka penguatan tata kelola kelembagaan yang berfokus pada tiga komponen manajemen kepegawaian. Pemutakhiran data kepegawaian ASN, diseminasi regulasi kepegawaian terbaru sesuai UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan simulasi computer assisted test (CAT).
Terkait CAT, Indubri berharap simulasi juga melibatkan para pegawai honorer agar sistim rekruitmen pegawai berbasis komputer itu lebih dikenal dan dipahami.
“Supaya masyarakat terutama penduduk lokal Wondama juga mampu bersaing dalam penerimaan CPNS di masa-masa mendatang,“ kata orang nomor dua Wondama ini. (*)
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018