Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maybrat Sebastian Bame angkat bicara soal aksi blokade jalan yang dilakukan masyarakat di sejumlah Distrik daerah tersebut pada 31 Juli 2020 dalam rangka memprotes hasil seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2018 yang baru saja diumumkan.
"Aksi protes tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah daerah yang dinilai tidak adil dalam seleksi CPNS dan hal tersebut wajar saja selagi masyarakat tidak melakukan tindakan anarkis dan pengrusakan fasilitas negara yang merugikan banyak orang," kata Sebastian Bame di Sorong, Sabtu.
Menurut dia, dengan adanya aksi protes masyarakat tersebut pemerintah daerah lebih transparan serta melakukan proses seleksi CPNS sesuai ketentuan yang berlaku sehingga ada keadilan bagi masyarakat di kabupaten Maybrat.
Dia meminta agar Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Maybrat membuka diri untuk menerima tuntutan atau aspirasi masyarakat yang kesal terhadap hasil seleksi CPNS yang baru diumumkan tersebut.
Selain itu, kata dia, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Maybrat juga harus siap berikan penjelasan yang sejelas-jelasnya terhadap pertanyaan masyarakat tentang hasil CPNS 2018 yang diprotes itu.Yang benar katakan benar dan yang salah katakan salah untuk keadilan.
"Sebagai wakil rakyat saya juga mengharapkan kepada pemerintah daerah agar ke depan nanti lebih transparan dalam melaksanakan seleksi CPNS dengan melihat secara jeli kemampuan dan kualitas anak daerah yang memiliki kemampuan untuk membangun daerahnya," ujarnya.
Ia mengharapkan pula kepada seluruh masyarakat Maybrat tetap menjaga situasi keamanan daerah. Aksi dilakukan tetapi tidak melakukan tindakan anarkis yang dapat merugikan diri sendiri bahkan orang lain.
Ia berharap kepada para pencari kerja yang tidak lolos CPNS agar jangan kecewa karena masih ada formasi CPNS untuk tahun 2019 dan 2020 akan dibuka dalam waktu dekat ini.
"Mari kita jaga bersama kabupaten Maybrat dari tindakan-tindakan anarkis yang merugikan kita sesama anak Maybrat sehingga kehidupan di daerah tersebut tetap aman dan damai," tambah dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2020
"Aksi protes tersebut merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah daerah yang dinilai tidak adil dalam seleksi CPNS dan hal tersebut wajar saja selagi masyarakat tidak melakukan tindakan anarkis dan pengrusakan fasilitas negara yang merugikan banyak orang," kata Sebastian Bame di Sorong, Sabtu.
Menurut dia, dengan adanya aksi protes masyarakat tersebut pemerintah daerah lebih transparan serta melakukan proses seleksi CPNS sesuai ketentuan yang berlaku sehingga ada keadilan bagi masyarakat di kabupaten Maybrat.
Dia meminta agar Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Maybrat membuka diri untuk menerima tuntutan atau aspirasi masyarakat yang kesal terhadap hasil seleksi CPNS yang baru diumumkan tersebut.
Selain itu, kata dia, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Maybrat juga harus siap berikan penjelasan yang sejelas-jelasnya terhadap pertanyaan masyarakat tentang hasil CPNS 2018 yang diprotes itu.Yang benar katakan benar dan yang salah katakan salah untuk keadilan.
"Sebagai wakil rakyat saya juga mengharapkan kepada pemerintah daerah agar ke depan nanti lebih transparan dalam melaksanakan seleksi CPNS dengan melihat secara jeli kemampuan dan kualitas anak daerah yang memiliki kemampuan untuk membangun daerahnya," ujarnya.
Ia mengharapkan pula kepada seluruh masyarakat Maybrat tetap menjaga situasi keamanan daerah. Aksi dilakukan tetapi tidak melakukan tindakan anarkis yang dapat merugikan diri sendiri bahkan orang lain.
Ia berharap kepada para pencari kerja yang tidak lolos CPNS agar jangan kecewa karena masih ada formasi CPNS untuk tahun 2019 dan 2020 akan dibuka dalam waktu dekat ini.
"Mari kita jaga bersama kabupaten Maybrat dari tindakan-tindakan anarkis yang merugikan kita sesama anak Maybrat sehingga kehidupan di daerah tersebut tetap aman dan damai," tambah dia.
Editor : Ernes Broning Kakisina
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2020