Wadior, (Antaranews Papua Barat)- Puluhan pegawai kategori satu (K-1) Pemetintah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat yang masih berstatus calon pegawai negeri sipil (CPNS), mempertanyakan surat keputusan (SK) pengangkatan mereka
Pada Kamis (5/4) mereka mendatangi kantor Badan Kepegawaian dan Diklat setempat. Sudah sekitar dua tahun menyandang status CPNS, hingga kini SK PNS bagi mereka belum dikeluarkan.
"Kami datang mau meminta penjelasan, SK PNS itu sebenarnya lambat di mana. Kalau ada kekurangan berkas, kekurangan di mana, supaya kami semua tahu,"kata Emanuel Patimura Yewun.
Mereka juga meminta BKD memberi kepastian kapan SK PNS bisa dibagikan.
"Kami ini banyak yang sudah tua. Jangan sampai sebelum dapat SK ada yang sudah meninggal,"ujar Yewun lagi.
SK yang tak kunjung keluar membuat dia bersama 300 lebih rekan-rekannya kuatir pengurusan kenaikan pangkat mereka akan mendapat masalah. Termasuk soal hak-hak lain yang harus mereka terima.
"Kalau tunda kita punya nasib ini apakah kita punya hak itu kita terima sesuai waktu kerja kita atau tidak,"imbuh Yewun yang sehari-hari berdinas di Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
Kepala Bidang Kepegawaian BKD Teluk Wondama Daud Marani yang menemui mereka menjelaskan, SK PNS bagi pegawai K-1 sudah dalam proses pencetakkan. Sebagian diantaranya sudah ditandatangani Bupati Bernadus A Imburi.
Dia mengaku pembuatan SK PNS memakan waktu lama lantaran prosesnya dilakukan secara online.
"SK sementara kita buat tapi pembuatan SK tidak seperti dulu yang manual. Sekarang kita pakai on line, cetak juga harus online. Memang agak lambat karena terkendala jaringan internet. Kita kerja juga harus hati-hati karena jangan sampai salah input data sebab sekarang SK pakai barcode," terang Daud.
Daud menjamin semua SK PNS untuk pegawai K-1 sudah tuntas sebelum bulan Desember.
"Sekarang 200 lembar sudah fix tinggal tunggu Bapak Bupati tanda tangan. Memang ada sekitar 60 orang yang belum ada persetujuan dari BKN tapi kita upayakan bisa secepatnya selesai. Jadi harap bapak ibu semua bersabar," imbuh alumni IPDN ini. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018
Pada Kamis (5/4) mereka mendatangi kantor Badan Kepegawaian dan Diklat setempat. Sudah sekitar dua tahun menyandang status CPNS, hingga kini SK PNS bagi mereka belum dikeluarkan.
"Kami datang mau meminta penjelasan, SK PNS itu sebenarnya lambat di mana. Kalau ada kekurangan berkas, kekurangan di mana, supaya kami semua tahu,"kata Emanuel Patimura Yewun.
Mereka juga meminta BKD memberi kepastian kapan SK PNS bisa dibagikan.
"Kami ini banyak yang sudah tua. Jangan sampai sebelum dapat SK ada yang sudah meninggal,"ujar Yewun lagi.
SK yang tak kunjung keluar membuat dia bersama 300 lebih rekan-rekannya kuatir pengurusan kenaikan pangkat mereka akan mendapat masalah. Termasuk soal hak-hak lain yang harus mereka terima.
"Kalau tunda kita punya nasib ini apakah kita punya hak itu kita terima sesuai waktu kerja kita atau tidak,"imbuh Yewun yang sehari-hari berdinas di Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
Kepala Bidang Kepegawaian BKD Teluk Wondama Daud Marani yang menemui mereka menjelaskan, SK PNS bagi pegawai K-1 sudah dalam proses pencetakkan. Sebagian diantaranya sudah ditandatangani Bupati Bernadus A Imburi.
Dia mengaku pembuatan SK PNS memakan waktu lama lantaran prosesnya dilakukan secara online.
"SK sementara kita buat tapi pembuatan SK tidak seperti dulu yang manual. Sekarang kita pakai on line, cetak juga harus online. Memang agak lambat karena terkendala jaringan internet. Kita kerja juga harus hati-hati karena jangan sampai salah input data sebab sekarang SK pakai barcode," terang Daud.
Daud menjamin semua SK PNS untuk pegawai K-1 sudah tuntas sebelum bulan Desember.
"Sekarang 200 lembar sudah fix tinggal tunggu Bapak Bupati tanda tangan. Memang ada sekitar 60 orang yang belum ada persetujuan dari BKN tapi kita upayakan bisa secepatnya selesai. Jadi harap bapak ibu semua bersabar," imbuh alumni IPDN ini. (*)
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018