Manokwari (ANTARA) - Kepala Dinas Kominfo Papua Barat Frans P. Istia menyatakan, kemerdekaan pers menjadi indikator penting untuk jalannya sistem pemerintahan yang demokratis di Provinsi Papua Barat.
"Kami seluruh aparat Pemprov Papua Barat bertekat meningkatkan indeks kemerdekaan pers agar kemerdekaan pers di Papua Barat berkembang positif dan insan pers bekerja dengan profesional," kata Frans di Manokwari, Jumat.
Ia mengatakan, pers merupakan pilar keempat dari demokrasi, selain eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dengan pers yang kuat maka demokrasi akan jauh lebih kokoh.
Menurutnya, kehadiran pers bisa menjadi kontrol sosial jalannya pemerintahan. Dengan kontrol sosial itulah pers dapat melakukan koreksi dan masukan jika ada kebijakan yang kurang tepat sehingga pemerintah dapat berjalan dengan baik.
"Yakinlah pers adalah mitra kita dalam mencapai tujuan dan prioritas pembangunan. Pers bukan institusi yang tugasnya menakut-nakuti aparat negara dan juga punya cita-cita yang sama dengan pemerintah yaitu menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, berpendidikan dan demokratis," ujarnya.
Ia menambahkan, membentuk iklim kondusif bagi terciptanya kemerdekaan pers merupakan salah satu dari banyak tantangan yang dihadapi provinsi Papua Barat. Karenanya, semua jajaran dan instansi di lingkungan Pemprov Papua Barat diimbau lebih terbuka pada insan pers.
"Sampaikan informasi pada para jurnalis secara baik dan benar. Tugas jurnalis atau wartawan adalah mencari dan menyebarkan informasi pada masyarakat. Tidak ada yang perlu ditakuti dari wartawan profesional. Jika ada wartawan yang menakut-nakuti aparat atau petugas justru mereka bukan wartawan profesional," katanya.
Ia menjelaskan, wartawan profesional memegang teguh aturan dan kode etik dalam menjalankan tugasnya serta menghargai narasumber dan kepentingan bersama. Maka, pihaknya terus mendorong wartawan di Papua Barat untuk mengikuti UKW dan perusahaan pers mengikuti verifikasi di dewan pers agar profesionalisme dapat dipenuhi.
