Wasior,(Antaranews Papua Barat) - Bupati Teluk Wondama, Papua Barat Bernadus A. Imburi menyatakan dirinya tidak akan mengintervensi proses pelelangan proyek tahun 2018 maupun paket pekerjaan yang bersifat penunjukkan langsung.
Pelaksanaan lelang dan penunjukan langsung sepenuhnya diserahkan kepada bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan organisasi perangkat daerah masing-masing.
Khusus untuk proyek penunjukkan langsung, bupati menyatakan dirinya perlu ikut terlibat dalam hal memastikan kegiatan terlaksana secara baik serta pembagian kegiatan yang memenuhi azas keadilan dan pemerataan.
"Untuk (proyek) penunjukkan langsung itu ada di OPD tapi Bupati harus ikut tentukan. Ini dalam rangka menjaga keadilan dan pemerataan. Jangan sampai ada kontraktor yang dapat banyak sementara ada yang tidak dapat," kata bupati di Wasior, Rabu
Menurutnya, Pemda berkewajiban membina dan menghidupi semua pengusaha jasa konstruksi khususnya pengusaha kecil. Karena itu harus dipastikan tidak ada main mata antara pimpinan OPD dengan pengusaha tertentu yang merugikan pengusaha lainnya.
"Memang tidak mungkin langsung penuhi aspek keadilan dan pemerataan tapi paling sedikit mendekati itu. Paling tidak meminimalisir peluang kontraktor tertentu yang dapat banyak sementara ada kontraktor lain tidak dapat sama sekali," ujarnya lagi.
Imburi tidak ingin kejadian tahun 2017 kembali berulang tahun ini. Banyak pekerjaan tidak selesai tepat waktu lantaran lambat dalam proses pelelangan.
"Tahun lalu kita lambat jadi saya harap mulai Februari pekerjaan sudah bisa jalan. Kontrak-kontrak segera dibuat," pungkasnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018
Pelaksanaan lelang dan penunjukan langsung sepenuhnya diserahkan kepada bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan organisasi perangkat daerah masing-masing.
Khusus untuk proyek penunjukkan langsung, bupati menyatakan dirinya perlu ikut terlibat dalam hal memastikan kegiatan terlaksana secara baik serta pembagian kegiatan yang memenuhi azas keadilan dan pemerataan.
"Untuk (proyek) penunjukkan langsung itu ada di OPD tapi Bupati harus ikut tentukan. Ini dalam rangka menjaga keadilan dan pemerataan. Jangan sampai ada kontraktor yang dapat banyak sementara ada yang tidak dapat," kata bupati di Wasior, Rabu
Menurutnya, Pemda berkewajiban membina dan menghidupi semua pengusaha jasa konstruksi khususnya pengusaha kecil. Karena itu harus dipastikan tidak ada main mata antara pimpinan OPD dengan pengusaha tertentu yang merugikan pengusaha lainnya.
"Memang tidak mungkin langsung penuhi aspek keadilan dan pemerataan tapi paling sedikit mendekati itu. Paling tidak meminimalisir peluang kontraktor tertentu yang dapat banyak sementara ada kontraktor lain tidak dapat sama sekali," ujarnya lagi.
Imburi tidak ingin kejadian tahun 2017 kembali berulang tahun ini. Banyak pekerjaan tidak selesai tepat waktu lantaran lambat dalam proses pelelangan.
"Tahun lalu kita lambat jadi saya harap mulai Februari pekerjaan sudah bisa jalan. Kontrak-kontrak segera dibuat," pungkasnya.(*)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018