Manokwari,(Antaranews Papua Barat)-Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI) mendorong efisiensi biaya pariwisata di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat.
Kepala Perwakilan BPKRI Papua Barat Adi Sudibyo di Manokwari, Selasa, mengatakan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan sektor pariwisata di Raja Ampat pada tahun 2017.
Ia menjelaskan, pemeriksaan ini merupakan inisiatif BPK RI perwakilan Papua Barat. Pihaknya ingin Raja Ampat menjadi destinasi pariwisata yang dikelola secara baik dan lebih profesional.
"Potensinya besar tapi belum tergali secara optimal. Disisi lain Raja Ampat merupakan pariwisata alam, sehingga aspek kelestarian lingkungan harus diperhitungkan secara baik," kata dia.
Salah satu tujuan dari pemeriksaan ini, kata dia, agar pengunjung yang datang tidak terbebani oleh biaya yang terlalu tinggi.
Ia menyebutkan, secara umum pengelolaan pariwisata Raja Ampat sudah cukup baik. Meskipun demikian, pemerintah daerah harus meningkatkan kinerja dan pelayananya agar sektor pariwisata di daerah ini lebih maju.
Pihaknya melihat masih ada kendala, seperti kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Langkah antisipasi pemerintah daerah harus ditingkatkan agar tidak terjadi kerusakan dengan skala yang lebih besar.
Terkait regulasi dalam pengelolaan pariwisata, menurut Adi, pemerintah disarankan dapat menyesuaikan dengan ketentuan dari pemerintah pusat.
"Dengan demikian kebijakan pariwisata dan daerah berjalan sinergis," kata dia lagi.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018
Kepala Perwakilan BPKRI Papua Barat Adi Sudibyo di Manokwari, Selasa, mengatakan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan sektor pariwisata di Raja Ampat pada tahun 2017.
Ia menjelaskan, pemeriksaan ini merupakan inisiatif BPK RI perwakilan Papua Barat. Pihaknya ingin Raja Ampat menjadi destinasi pariwisata yang dikelola secara baik dan lebih profesional.
"Potensinya besar tapi belum tergali secara optimal. Disisi lain Raja Ampat merupakan pariwisata alam, sehingga aspek kelestarian lingkungan harus diperhitungkan secara baik," kata dia.
Salah satu tujuan dari pemeriksaan ini, kata dia, agar pengunjung yang datang tidak terbebani oleh biaya yang terlalu tinggi.
Ia menyebutkan, secara umum pengelolaan pariwisata Raja Ampat sudah cukup baik. Meskipun demikian, pemerintah daerah harus meningkatkan kinerja dan pelayananya agar sektor pariwisata di daerah ini lebih maju.
Pihaknya melihat masih ada kendala, seperti kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Langkah antisipasi pemerintah daerah harus ditingkatkan agar tidak terjadi kerusakan dengan skala yang lebih besar.
Terkait regulasi dalam pengelolaan pariwisata, menurut Adi, pemerintah disarankan dapat menyesuaikan dengan ketentuan dari pemerintah pusat.
"Dengan demikian kebijakan pariwisata dan daerah berjalan sinergis," kata dia lagi.(*)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018