Manokwari,(Antaranews Papua Barat)-Bupati Manokwari, Papua Barat, Demas Paulus Mandacan akan menempatkan pengawas daerah di pelabuhan untuk mengoptimalkan program tol laut di daerah tersebut.
Ditemui di Manokwari, Senin, Demas mengatakan, pengawasan perlu dilakukan untuk mewujudkan tujuan dari program tol laut, yakni menekan disparitas atau kesenjangan harga antara wilayah barat dan timur.
"Masyarakat berfikir dengan adanya tol laut harga barang-barang murah. Faktanya itu belum terwujud di Manokwari. Harga sejumlah komoditas pokok masih mahal, masyarakat belum menikmati program tol laut secara optimal," kata Demas.
Bupati menduga ada oknum distributor yang memanfaatkan program ini untuk kepentingan mereka. Sehingga pengawasan penting agar tidak ada praktik pemanfaatan yang menyimpang.
Selain itu, kata bupati, hingga saat ini belum ada data jelas tentang distributor barang yang memanfaatkan program angkutan barang bersubsidi ini.
"Saya sendiri belum tahu distributor mana dan barang apa saja yang sudah diangkut melalui kapal tol laut," katanya.
Menurut bupati, setiap distributor yang memanfaatkan kapal tol laut harus memasang baligho atau spanduk di tempat usaha masing-masing. Pada baligho tersebut terdaftar berbagai komoditas yang diangkut melalui kapal bersubsidi tersebut.
"Kalau kondisinya masih seperti sekatang ini maka sama saja. Mereka pakai tol laut tapi barang-barang yang dijual masih mahal," katanya lagi.
Demas mengemukakan, ia akan segera mengeluarkan peraturan bupati sebagai payung hukum bagi para tim untuk bekerja.
Ia menyebutkan, selain mengawasi arus distribusi barang pada program tol laut, tim juga bisa terlibat dalam mencegah aksi penyelundupan minuman keras ke Manokwari melalui jalur laut.*
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018
Ditemui di Manokwari, Senin, Demas mengatakan, pengawasan perlu dilakukan untuk mewujudkan tujuan dari program tol laut, yakni menekan disparitas atau kesenjangan harga antara wilayah barat dan timur.
"Masyarakat berfikir dengan adanya tol laut harga barang-barang murah. Faktanya itu belum terwujud di Manokwari. Harga sejumlah komoditas pokok masih mahal, masyarakat belum menikmati program tol laut secara optimal," kata Demas.
Bupati menduga ada oknum distributor yang memanfaatkan program ini untuk kepentingan mereka. Sehingga pengawasan penting agar tidak ada praktik pemanfaatan yang menyimpang.
Selain itu, kata bupati, hingga saat ini belum ada data jelas tentang distributor barang yang memanfaatkan program angkutan barang bersubsidi ini.
"Saya sendiri belum tahu distributor mana dan barang apa saja yang sudah diangkut melalui kapal tol laut," katanya.
Menurut bupati, setiap distributor yang memanfaatkan kapal tol laut harus memasang baligho atau spanduk di tempat usaha masing-masing. Pada baligho tersebut terdaftar berbagai komoditas yang diangkut melalui kapal bersubsidi tersebut.
"Kalau kondisinya masih seperti sekatang ini maka sama saja. Mereka pakai tol laut tapi barang-barang yang dijual masih mahal," katanya lagi.
Demas mengemukakan, ia akan segera mengeluarkan peraturan bupati sebagai payung hukum bagi para tim untuk bekerja.
Ia menyebutkan, selain mengawasi arus distribusi barang pada program tol laut, tim juga bisa terlibat dalam mencegah aksi penyelundupan minuman keras ke Manokwari melalui jalur laut.*
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018