Perum Bulog Manokwari mendapat kenaikan target penjualan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) karena tingginya penjualan SPHP di daerah tersebut.
Kepala Perum Bulog Manokwari Armin Badjar di Manokwari, Senin, mengatakan sejak Oktober target penjualan beras SPHP naik menjadi 3.000 ton untuk tahun 2024.
"Sejak awal tahun 2024 tadinya target penjualan beras SPHP 1.500 ton. Namun karena tingginya penjualan kita, pada bulan Oktober diberi target baru sebanyak 3.000 ton," ujarnya.
Ia mengatakan, dari target baru tersebut, penjualan beras SPHP hingga awal Desember sudah mencapai 2.700 ton.
Dengan adanya target baru tersebut, pihaknya terus berupaya memenuhi permintaan pasar agar harga beras bisa stabil karena berarti penjualan dalam satu bulan ini ditargetkan 300 ton.
"Memang kita tidak mau muluk-muluk, sebisa mungkin hanya untuk memenuhi permintaan pasar. karena rata-rata penjualan beras SPHP di Manokwari kisaran 100-300 ton per bulan," ujarnya.
Ia mengatakan, penjualan beras SPHP akan tinggi jika perputaran beras tidak banyak karena belum ada distribusi beras jatah ASN dan TNI-Polri maupun distribusi bantuan pangan.
Namun awal bulan Desember ini pihaknya telah mendistribusikan beras jatah untuk ASN dan TNI-Polri sekaligus pendistribusian beras bantuan pangan wilayah Manokwari.
“Ketika beras ASN dan TNI-Polri sudah jalan, bantuan pangan sudah jalan maka permintaan SPHP berkurang. Hari besar tidak terlalu berpengaruh untuk penjualan beras SPHP,” ujarnya.
Ia menambahkan, meskipun Bulog Manokwari membawahi lima kabupaten di Papua Barat namun penjualan beras SPHP hanya dilakukan di wilayah Kabupaten Manokwari dan tidak dilakukan di kabupaten-kabupaten lain.
Sebagai beras bersubsidi, maka setiap retail atau toko penjual beras SPHP harus menjual beras dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp67.500 per kemasan 5 kg.
Beras SPHP dijual dengan harga sangat terjangkau karena beras tersebut dikelola pemerintah untuk fungsi stabilisasi harga beras di pasaran.
“Karena beras SPHP memiliki HET, kalau terlalu jauh dari gudang Bulog maka ongkos kirim mahal sehingga dikhawatirkan pedagang tidak bisa menjual SPHP sesuai HET,” ujarnya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024