Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan menginginkan mulai sekarang seluruh aset pemerintah provinsi dikelola secara tertib.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah fokus melakukan pencegahan korupsi di Papua Barat. Salah satu sasaran dalam supervisi yang dilakukan lembaga anti rasuah itu adalah pengelolaan aset.
"Terima kasih untuk para pejabat dan ASN yang secara suka rela mengembalikan aset pemerintah terutama mobil dinas. Kita harus tertib, penggunaan aset harus sesuai aturan," kata Gubernur di Manokwari, Senin.
Ia menginstruksikan seluruh kendaraan dinas yang sudah ditarik diparkir seluruhnya di lapangan apel kantor gubernur agar dapat dikroscek langsung Tim Pencegahan KPK.
"Termasuk beberapa kendaraan dinas yang ada di rumah dinas gubernur, saya sudah perintahkan supaya besok dibawa ke sini semua. Mobil Sedan di sana itu tidak pernah dipakai, kumpul semua di sini," kata dia.
Tim Pencegahan KPK saat ini sedang berada di Papua Barat. Kedatangan mereka untuk melakukan supervisi terkait penertiban aset pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Terkait penertiban aset ini, Pemprov Papua Barat sudah menarik lebih dari 200 kendaraan roda empat dari ASN, anggota DPR serta Majelis Rakyat Papua. Secara keseluruhan ada sekitar 800 kendaraan roda empat yang dikuasai tidak sesuai aturan.
"Yang sudah dikembalikan ini nanti kita koordinasikan kepada KPK, bisa atau tidak jika mobil itu dihibahkan kepada lembaga keagamaan dan kemasyarakatan. Ini terlalu banyak, siapa yang mau rawat kalau hanya terparkir di lapangan," lanjut Gubernur.
Menurut dia, seluruh aset kendaraan ini harus dimanfaatkan secara optimal. Meskipun demikian, ia tak ingin penguaasan kendaraan tersebut menyalahi aturan.
"Kalau kita berkomitmen dalam mencegah korupsi, semua harus kembali ke aturan. Tidak boleh gunakan aset negara seenaknya," kata Gubernur.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah fokus melakukan pencegahan korupsi di Papua Barat. Salah satu sasaran dalam supervisi yang dilakukan lembaga anti rasuah itu adalah pengelolaan aset.
"Terima kasih untuk para pejabat dan ASN yang secara suka rela mengembalikan aset pemerintah terutama mobil dinas. Kita harus tertib, penggunaan aset harus sesuai aturan," kata Gubernur di Manokwari, Senin.
Ia menginstruksikan seluruh kendaraan dinas yang sudah ditarik diparkir seluruhnya di lapangan apel kantor gubernur agar dapat dikroscek langsung Tim Pencegahan KPK.
"Termasuk beberapa kendaraan dinas yang ada di rumah dinas gubernur, saya sudah perintahkan supaya besok dibawa ke sini semua. Mobil Sedan di sana itu tidak pernah dipakai, kumpul semua di sini," kata dia.
Tim Pencegahan KPK saat ini sedang berada di Papua Barat. Kedatangan mereka untuk melakukan supervisi terkait penertiban aset pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota.
Terkait penertiban aset ini, Pemprov Papua Barat sudah menarik lebih dari 200 kendaraan roda empat dari ASN, anggota DPR serta Majelis Rakyat Papua. Secara keseluruhan ada sekitar 800 kendaraan roda empat yang dikuasai tidak sesuai aturan.
"Yang sudah dikembalikan ini nanti kita koordinasikan kepada KPK, bisa atau tidak jika mobil itu dihibahkan kepada lembaga keagamaan dan kemasyarakatan. Ini terlalu banyak, siapa yang mau rawat kalau hanya terparkir di lapangan," lanjut Gubernur.
Menurut dia, seluruh aset kendaraan ini harus dimanfaatkan secara optimal. Meskipun demikian, ia tak ingin penguaasan kendaraan tersebut menyalahi aturan.
"Kalau kita berkomitmen dalam mencegah korupsi, semua harus kembali ke aturan. Tidak boleh gunakan aset negara seenaknya," kata Gubernur.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019