Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyebutkan Provinsi Papua Barat masih membutuhkan tambahan tenaga dokter sub spesialis untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat di provinsi setempat.
Ketua IDI Papua Barat Dokter Adhe Ismawan di Manokwari, Selasa, penambahan kebutuhan dokter sub spesialis yang dimaksud antara lain spesialis jantung, spesialis bedah saraf, spesialis anestesi, spesialis anak, dan spesialis ortopedi.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Ketua IDI Papua Barat Dokter Adhe Ismawan di Manokwari, Selasa, penambahan kebutuhan dokter sub spesialis yang dimaksud antara lain spesialis jantung, spesialis bedah saraf, spesialis anestesi, spesialis anak, dan spesialis ortopedi.
"Jumlah tenaga dokter terutama sub spesialis masih kurang, jadi perlu ada penambahan agar penanganan masalah kesehatan bisa maksimal," ucap Adhe Ismawan.
Adhe menyebut bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Pengurus IDI Pusat terkait masalah kekurangan jumlah tenaga dokter sub spesialis yang akan mengembang tugas di tujuh kabupaten se-Papua Barat.
Solusi untuk mengatasi kekurangan dimaksud yaitu memperluas jaringan kerja sama dengan berbagai lembaga pendidikan tinggi profesi kedokteran di Indonesia, sehingga Papua Barat mendapat prioritas distribusi tenaga dokter sub spesialis.
"Rumah sakit provinsi dan beberapa kabupaten, sudah kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi profesi kedokteran," kata Adhe Ismawan.
Ia mengatakan jumlah dokter umum dan spesialis tergabung dalam organisasi IDI Papua Barat kurang lebih 400 dokter yang tersebar di Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Fakfak, dan Kaimana.
Identifikasi kebutuhan tenaga dokter untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat se-Papua Barat nantinya dibahas lebih lanjut melalui rapat kerja yang diselenggarakan di Manokwari pada 16 November 2024.
"Kalau dokter spesialis di Papua Barat sudah lengkap, masyarakat tidak lagi kesulitan harus rujukan ke Makassar atau Jakarta," ujar Adhe Ismawan.
Menurut dia kehadiran rumah sakit baru yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta di seluruh wilayah Papua Barat, wajib memprioritaskan kualitas dalam setiap layanan kesehatan kepada masyarakat.
Pengelola rumah sakit juga perlu memperhatikan dimensi kualitas layanan yaitu keberwujudan, keandalan, daya tanggap, jaminan, dan empati sehingga masyarakat merasa puas terhadap akses layanan kesehatan.
"Sarana prasarana kesehatan yang semakin bertambah tentu perlu diimbangi dengan kualitas layanan," ujarnya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024