Wasior (ANTARA)-Teluk Wondama, Papua Barat, Bernadus A Imburi berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bebas korupsi.
Ditemui di Wasior, Selasa, Imburi mengatakan pemerintah Teluk Wondama saat ini sedang menyusun rencana aksi pencegahan korupsi secara terintegrasi.
"Kita membangun dan menerapkan sistim perencanaan, penganggaran pengadaan barang dan jasa dan pengawasan yang terintegrasi dengan menggunakan aplikasi e-planing, e-budgjeting, e-procurement dan e-controling," kata Imburi.
Pemda pun akan melaksanakan pelayanan perijinan terpadu satu pintu yang efektif, efisien transparan, akuntabel dan bebas dari pungutan liar. Kepatuhan dalam penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan pengendalian gratifikasi.
Peran Inspektorat Pengawas Daerah pun diperkuat sebagai aparat pengawasan internal Pemda dalam menerapkan sistim pengendalian intern.
"Sehingga pada organisasi perangkat daerah dan unit kerja akan tumbuh dan berkembang zona anti korupsi dan anti gratifikasi," sebutnya.
Dia menyebutkan, Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Senin (11/12) sudah dilaksanakan di Wasior. Kegiatan tersebut diikuti ratusan peserta terdiri atas pimpinan OPD dan sekretaris, Kepala Bidang dan Kassubag serta para bendahara dengan menghadirkan narasumber pejabat Polda Papua Barat dan Kejaksaan Negeri Manokwari.
Sosialisasi itu diharapkan bisa meningkatkan pemahaman pejabat dan ASN Pemda setempat tentang bahaya korupsi serta langkah-langkah pencegahan tindak pidana korupsi.
Sehingga potensi pejabat maupun ASN yang melakukan tindak pidana korupsi menjadi berkurang, tambah Sekda Denny Simbar yang menjadi ketua panitia. (***)
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2017
Ditemui di Wasior, Selasa, Imburi mengatakan pemerintah Teluk Wondama saat ini sedang menyusun rencana aksi pencegahan korupsi secara terintegrasi.
"Kita membangun dan menerapkan sistim perencanaan, penganggaran pengadaan barang dan jasa dan pengawasan yang terintegrasi dengan menggunakan aplikasi e-planing, e-budgjeting, e-procurement dan e-controling," kata Imburi.
Pemda pun akan melaksanakan pelayanan perijinan terpadu satu pintu yang efektif, efisien transparan, akuntabel dan bebas dari pungutan liar. Kepatuhan dalam penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan pengendalian gratifikasi.
Peran Inspektorat Pengawas Daerah pun diperkuat sebagai aparat pengawasan internal Pemda dalam menerapkan sistim pengendalian intern.
"Sehingga pada organisasi perangkat daerah dan unit kerja akan tumbuh dan berkembang zona anti korupsi dan anti gratifikasi," sebutnya.
Dia menyebutkan, Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Senin (11/12) sudah dilaksanakan di Wasior. Kegiatan tersebut diikuti ratusan peserta terdiri atas pimpinan OPD dan sekretaris, Kepala Bidang dan Kassubag serta para bendahara dengan menghadirkan narasumber pejabat Polda Papua Barat dan Kejaksaan Negeri Manokwari.
Sosialisasi itu diharapkan bisa meningkatkan pemahaman pejabat dan ASN Pemda setempat tentang bahaya korupsi serta langkah-langkah pencegahan tindak pidana korupsi.
Sehingga potensi pejabat maupun ASN yang melakukan tindak pidana korupsi menjadi berkurang, tambah Sekda Denny Simbar yang menjadi ketua panitia. (***)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2017