Pemerintah Kota (Pemkot) Tual Maluku memaksimalkan budidaya rumput laut untuk meningkatkan perekonomian warga setempat.
"Kami meminta para pembudidaya, tetap produktif untuk mengelola komoditas tersebut, yang berpotensi sebagai salah satu usaha unggulan yang dapat memicu perubahan kualitas hidup masyarakat di wilayah pesisir," kata Penjabat Wali Kota Tual Affandy Z. Hasanusi saat dihubungi dari Ambon, Kamis.
Pasalnya dengan banyaknya pembudidaya rumput laut di Tual, daerah ini menjadi salah satu daerah yang memiliki potensi dalam budi daya rumput laut hal itu tentu membuat Indonesia memiliki peluang besar menjadi raja rumput laut di dunia.
Apalagi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memproyeksikan rumput laut dari hasil budidaya di Tual dan Maluku Tenggara sebagai komoditas unggulan ekspor yang didasarkan pada kondisi lingkungan yang masih bagus sehingga pertumbuhan rumput laut lebih cepat dan memiliki kandungan karagenan yang lebih tinggi.
“Kami beri dukungan penuh untuk pengembangan rumput laut baik dari segi sarana maupun prasarana," kata dia.
Saat ini berdasarkan data KKP sejak 2022 Prospek potensi pengembangan budi daya rumput laut di Kota Tual berada di tiga kecamatan, dengan jumlah pembudidaya sebanyak 1.335 orang. Nilai dari budi daya rumput laut yang diperoleh per tahun mencapai kurang lebih Rp6,65 miliar.
Sementara itu berdasarkan hasil penelitian Unpatti dan Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku budidaya rumput laut ini mudah diaplikasikan, dan cepat dipanen.
Dengan begitu budidaya rumput laut dapat menyerap banyak tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
"Praktek budidaya rumput laut ramah lingkungan, emisi rendah karbon, mereduksi polutan dan berpotensi sebagai renewable resources. Rumput laut itu unik, dan ini sangat merakyat. Tapi jika dikembangkan maksimal bisa menjadi sumber ekonomi besar,” kata Guru Besar bidang kelautan Unpatti Prof Alex Retraubun.
Berkaitan dengan hal itu Prof Alex mengatakan pola industri berbasis ekonomi kerakyatan seperti budidaya rumput laut ini menjadi program yang mendukung hilirisasi industri oleh pemerintah RI.
"Dengan hilirisasi industri maka Maluku tidak lagi mengirim bahan mentah keluar daerah atau keluar negeri, sehingga nilai setiap komoditas akan lebih tinggi dan tentunya meningkatkan perekonomian para pelaku industri hingga masyarakat kecil," tutur Prof Alex.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024