Wasior (ANTARA)-Wakil Bupati Teluk Wondama, Papua Barat, Paulus Y Indubri mengimbau aparatur sipil negara (ASN) di daerah tersebut menyiapkan diri untuk bersaing pada lelang jabatan.
Ditemui di Wasior, Minggu, Indubri mengatakan lelang jabatan eselon dilingkungan pemerintah Teluk Wondama akan dilaksanakan pada tahun 2018.
"Lelang ini dilakukan terbuka, artinya ASN dari daerah lain bisa mengikuti lelang. ASN kita harus lebih siap, agar tidak kalah bersaing," kata dia.
Indubri berharap, ASN terutama pegawai eselon II, III dan IV mengasah kemampuan dan keterampilan masing-masing. Belajar secara otodidak dinilai menjadi pilihan yang cukup efektif untuk kondisi saat ini.
"Tidak harus menunggu ikut diklat yang dibiayai Pemda, tetapi berupaya sendiri dengan cara belajar terus supaya tidak ketinggalan,"ujarnya.
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Teluk Wondama Ujang P. Waprak pada wawancara secara terpisah mengakui penyelenggaran Diklat dalam rangka peningkatan kompetensi PNS belum bisa dilakukan secara rutin karena keterbatasan keuangan daerah.
Menurutnya, penyelenggaraan Diklat PIM bagi pejabat eselon II, III dan IV yang selama 5 tahun terakhir terhenti akan dijalankan kembali mulai tahun 2018.
"Tahun depan (2018) Diklat PIM ada. Memang belum banyak karena APBD kita yang masih terbatas," sebutnya.(***)
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2017
Ditemui di Wasior, Minggu, Indubri mengatakan lelang jabatan eselon dilingkungan pemerintah Teluk Wondama akan dilaksanakan pada tahun 2018.
"Lelang ini dilakukan terbuka, artinya ASN dari daerah lain bisa mengikuti lelang. ASN kita harus lebih siap, agar tidak kalah bersaing," kata dia.
Indubri berharap, ASN terutama pegawai eselon II, III dan IV mengasah kemampuan dan keterampilan masing-masing. Belajar secara otodidak dinilai menjadi pilihan yang cukup efektif untuk kondisi saat ini.
"Tidak harus menunggu ikut diklat yang dibiayai Pemda, tetapi berupaya sendiri dengan cara belajar terus supaya tidak ketinggalan,"ujarnya.
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Teluk Wondama Ujang P. Waprak pada wawancara secara terpisah mengakui penyelenggaran Diklat dalam rangka peningkatan kompetensi PNS belum bisa dilakukan secara rutin karena keterbatasan keuangan daerah.
Menurutnya, penyelenggaraan Diklat PIM bagi pejabat eselon II, III dan IV yang selama 5 tahun terakhir terhenti akan dijalankan kembali mulai tahun 2018.
"Tahun depan (2018) Diklat PIM ada. Memang belum banyak karena APBD kita yang masih terbatas," sebutnya.(***)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2017