Manokwari,(Antaranews Papua Barat)-Proses lelang jabatan eselon di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat masih menunggu petunjuk Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi
"Konsultasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara sudah kami laksanakan pekan lalu. Sekarang kami menunggu petunjuk pusat," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Papua Barat Yustus Maidodga di Manokwari, Selasa.
Ia menjelaskan, pada pertemuan di Jakarta pihaknya menyampaikan sejumlah jabatan yang akan dilelangkan. Sesuai aturan yang berlaku, lelang dilaksanakan secara terbuka.
Menurutnya, panitia lelang atau seleksi telah terbentuk. Dalam konsultasi itu, komposisi pansel pun disampaikan kepada Komisi ASN.
"Secara umum konsultasi ini untuk memastikan agar seluruh tahapan lelang jabatan ini nanti memenuhi persyaratan administrasi dan syarat lainya,"ujar Maidodga.
Ia menyebutkan, panitia lelang terdiri dari beberapa untur antara lain pemerintah daerah, akademisi termasuk ahli psikologi.
"Terkait jabatan apa saja yang mau dilelang itu kewenangan pimpinan. Biar bapak gubernur sendiri yang nanti sampaikan. Berapa prosentase jabatan yang akan dilelang beliau juga yang punya kewenangan," ujarnya lagi.
Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan pada kesempatan sebelumnya menyatakan, lelang ini akan dilaksanakan pada 60 persen jabatan.
Sejak dilantik sebagai gubernur pada Mei 2017, ia terus memantau kinerja para pejabat di setiap SKPD. Hasil penilaian menjadi salah satu bahan evaluasi pada restrukturisasi jabatan ini.
Ia menginginkan, lelang ini menghasilkan pejabat yang jujur, mampu bekerja dan loyal terhadap tugasnya sebagai pelayan masyarakat.[*]
Lelang Jabatan Papua Barat Tunggu Petunjuk Kemenpan
Selasa, 23 Januari 2018 20:13 WIB