Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Papua Barat mencatat realisasi belanja APBN untuk Pemilu 2024 di Papua Barat dan Papua Barat Daya mencapai Rp426,92 miliar atau 57,12 persen.
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I DJPb Papua Barat Bernand Situmorang di Manokwari, Sabtu, mengatakan pagu anggaran pelaksanaan Pemilu 2024 yang dialokasikan Pemerintah Pusat untuk dua provinsi mencapai Rp747,48 miliar.
"Kita ketahui bersama tahun 2024 adalah tahun politik. Pemerintah Pusat memberikan dukungan melalui alokasi APBN ke Papua Barat dan Papua Barat Daya," kata Situmorang.
Ia menjelaskan total anggaran tersebut disalurkan melalui KPU Rp469,54 miliar, Bawaslu Rp252,78 miliar, Polri Rp24,04 miliar, Kemenhan Rp115 juta, Kejaksaan Rp180 juta, dan BPKP Rp822,99 juta.
Kinerja penyerapan anggaran hingga 31 Mei 2024 untuk KPU tercatat 55,77 persen, Bawaslu 61,30 persen, Polri 99,57 persen, Kemenhan 87,83 persen, Kejaksaan 67,06 persen, dan BPKP 61,30 persen.
"Sebagian besar anggaran sudah direalisasikan saat pelaksanaan Pilpres dan Pileg pada Februari 2024. Realisasinya akan terus meningkat karena masih ada Pilkada," ujar dia.
Menurut dia anggaran yang dikelola enam kementerian/lembaga bermaksud untuk membiayai sejumlah kegiatan dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pemilu di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Adapun kegiatan dimaksud meliputi seleksi badan adhoc, honorarium badan adhoc, honorarium pengawas adhoc, pengadaan barang/jasa, pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara.
Kemudian, operasional pengawas adhoc, pendistribusian dan pengawasan logistik pemilu, pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, serta pengawasan penetapan hasil pemilihan umum.
"Diperkirakan alokasi anggaran akan terus bertambah seiring dengan proses hibah daerah yang saat ini mungkin belum diadministrasikan untuk Pilkada 2024," kata Situmorang.
Perlu diketahui, total APBN yang dialokasikan untuk belanja pemilu mencapai Rp1,465 triliun terdiri dari alokasi tahun 2023 sebanyak Rp718,13 miliar dan alokasi tahun 2024 sebesar Rp747,48 miliar.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I DJPb Papua Barat Bernand Situmorang di Manokwari, Sabtu, mengatakan pagu anggaran pelaksanaan Pemilu 2024 yang dialokasikan Pemerintah Pusat untuk dua provinsi mencapai Rp747,48 miliar.
"Kita ketahui bersama tahun 2024 adalah tahun politik. Pemerintah Pusat memberikan dukungan melalui alokasi APBN ke Papua Barat dan Papua Barat Daya," kata Situmorang.
Ia menjelaskan total anggaran tersebut disalurkan melalui KPU Rp469,54 miliar, Bawaslu Rp252,78 miliar, Polri Rp24,04 miliar, Kemenhan Rp115 juta, Kejaksaan Rp180 juta, dan BPKP Rp822,99 juta.
Kinerja penyerapan anggaran hingga 31 Mei 2024 untuk KPU tercatat 55,77 persen, Bawaslu 61,30 persen, Polri 99,57 persen, Kemenhan 87,83 persen, Kejaksaan 67,06 persen, dan BPKP 61,30 persen.
"Sebagian besar anggaran sudah direalisasikan saat pelaksanaan Pilpres dan Pileg pada Februari 2024. Realisasinya akan terus meningkat karena masih ada Pilkada," ujar dia.
Menurut dia anggaran yang dikelola enam kementerian/lembaga bermaksud untuk membiayai sejumlah kegiatan dalam rangka menyukseskan pelaksanaan pemilu di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Adapun kegiatan dimaksud meliputi seleksi badan adhoc, honorarium badan adhoc, honorarium pengawas adhoc, pengadaan barang/jasa, pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara.
Kemudian, operasional pengawas adhoc, pendistribusian dan pengawasan logistik pemilu, pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, serta pengawasan penetapan hasil pemilihan umum.
"Diperkirakan alokasi anggaran akan terus bertambah seiring dengan proses hibah daerah yang saat ini mungkin belum diadministrasikan untuk Pilkada 2024," kata Situmorang.
Perlu diketahui, total APBN yang dialokasikan untuk belanja pemilu mencapai Rp1,465 triliun terdiri dari alokasi tahun 2023 sebanyak Rp718,13 miliar dan alokasi tahun 2024 sebesar Rp747,48 miliar.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024