Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat mengemukakan pembinaan mental dan spiritual secara berkala menjadi faktor utama menciptakan SDM Polri, khususnya Polda Papua Barat, yang semakin berkualitas.
Anggota BP3OKP Papua Barat Irene Manibuy di Manokwari, Senin, mengatakan peringatan HUT Ke-78 Korps Bhayangkara harus diterjemahkan oleh seluruh personel Polri untuk tetap menjaga integritas dalam mengemban tugas pelayanan publik.
"Kehadiran Polri di Papua Barat juga turut mendorong kemajuan daerah. Gedung Polda Papua Barat semakin bagus, tapi harus diikuti anggota yang punya integritas tinggi," katanya.
Menurut dia, Korps Bhayangkara tidak hanya dituntut menjamin stabilitas keamanan, melainkan telah bertransformasi menjadi institusi negara yang turut berperan mendorong peningkatan perekonomian.
Hal itu sejalan dengan tema HUT ke-78 Bhayangkara, yakni "Polri Presisi Menuju Indonesia Emas, Transformasi Ekonomi Inklusif, dan Keberlanjutan" yang kemudian diaplikasikan oleh seluruh jajaran, termasuk Polda Papua Barat.
"Saya mengapresiasi jajaran polda dan polres di Papua Barat yang selalu menjadi mitra pemerintah daerah dalam menyukseskan program pembangunan," ucap Irene Manibuy yang Wakil Gubernur Papua Barat periode 2015-2017 itu.
Ke depan, ia berharap, Mabes Polri tetap menerapkan komposisi 80 persen untuk orang asli Papua (OAP) dan 20 persen non-OAP pada setiap penerimaan calon anggota Polri yang baru.
Mabes Polri juga diharapkan mempertimbangkan penambahan kuota setelah pemekaran daerah otonom baru Provinsi Papua Barat Daya, sehingga jumlah personel Polda Papua Barat tidak mengalami kekurangan.
"Persentase penerimaan yang didominasi OAP itu bukan diskriminasi tapi bentuk keberpihakan dan merupakan amanah UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus Papua," ucap Irene.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Anggota BP3OKP Papua Barat Irene Manibuy di Manokwari, Senin, mengatakan peringatan HUT Ke-78 Korps Bhayangkara harus diterjemahkan oleh seluruh personel Polri untuk tetap menjaga integritas dalam mengemban tugas pelayanan publik.
"Kehadiran Polri di Papua Barat juga turut mendorong kemajuan daerah. Gedung Polda Papua Barat semakin bagus, tapi harus diikuti anggota yang punya integritas tinggi," katanya.
Menurut dia, Korps Bhayangkara tidak hanya dituntut menjamin stabilitas keamanan, melainkan telah bertransformasi menjadi institusi negara yang turut berperan mendorong peningkatan perekonomian.
Hal itu sejalan dengan tema HUT ke-78 Bhayangkara, yakni "Polri Presisi Menuju Indonesia Emas, Transformasi Ekonomi Inklusif, dan Keberlanjutan" yang kemudian diaplikasikan oleh seluruh jajaran, termasuk Polda Papua Barat.
"Saya mengapresiasi jajaran polda dan polres di Papua Barat yang selalu menjadi mitra pemerintah daerah dalam menyukseskan program pembangunan," ucap Irene Manibuy yang Wakil Gubernur Papua Barat periode 2015-2017 itu.
Ke depan, ia berharap, Mabes Polri tetap menerapkan komposisi 80 persen untuk orang asli Papua (OAP) dan 20 persen non-OAP pada setiap penerimaan calon anggota Polri yang baru.
Mabes Polri juga diharapkan mempertimbangkan penambahan kuota setelah pemekaran daerah otonom baru Provinsi Papua Barat Daya, sehingga jumlah personel Polda Papua Barat tidak mengalami kekurangan.
"Persentase penerimaan yang didominasi OAP itu bukan diskriminasi tapi bentuk keberpihakan dan merupakan amanah UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus Papua," ucap Irene.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024