Bupati Mimika, Provinsi Papua Tengah, Johannes Rettob mengatakan pemerintah kampung pada daerah itu harus memprioritaskan pendanaan untuk menangani stunting serta bekerja langsung di lapangan.
Bupati Mimika Johannes Rettob di Timika, Sabtu, mengatakan angka kasus stunting di daerah ini mencapai 24,1 persen atau lebih tinggi dari tingkat nasional.
"Kasus stunting di Mimika mencapai 24,1 persen dan stunting tingkat nasional 21,5 persen. Ini menunjukkan bahwa kita masih lebih tinggi," katanya.
Menurut Rettob, semua pihak harus turut berpartisipasi menurunkan angka stunting di Kabupaten Mimika baik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun stakeholder lainnya.
"Jadi semua pihak baik OPD, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lainnya, dapat berkontribusi bagi daerah dengan berpartisipasi menangani anak stunting melalui dana CSR," ujarnya.
Dia menjelaskan realisasi penanganan stunting pada 2023 hanya berada pada kisaran 0,1 persen, ini masih sangat minim.
"Angka realisasi stunting sangat minim sekali dan di luar dari ekspektasi, kedepannya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika harus lebih memprioritaskan penanganan stunting," katanya.
Dia berharap pada 2024 angka stunting turun ke angka 14 persen, maka pemerintah distrik dan kampung harus menggelar aksi komprehensif, melalui pendekatan sasaran prioritas pada 58 kampung.
"Kampung juga harus bisa bekerja langsung di lapangan guna menurunkan angka stunting di Kabupaten Mimika," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Bupati Mimika Johannes Rettob di Timika, Sabtu, mengatakan angka kasus stunting di daerah ini mencapai 24,1 persen atau lebih tinggi dari tingkat nasional.
"Kasus stunting di Mimika mencapai 24,1 persen dan stunting tingkat nasional 21,5 persen. Ini menunjukkan bahwa kita masih lebih tinggi," katanya.
Menurut Rettob, semua pihak harus turut berpartisipasi menurunkan angka stunting di Kabupaten Mimika baik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun stakeholder lainnya.
"Jadi semua pihak baik OPD, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan lainnya, dapat berkontribusi bagi daerah dengan berpartisipasi menangani anak stunting melalui dana CSR," ujarnya.
Dia menjelaskan realisasi penanganan stunting pada 2023 hanya berada pada kisaran 0,1 persen, ini masih sangat minim.
"Angka realisasi stunting sangat minim sekali dan di luar dari ekspektasi, kedepannya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika harus lebih memprioritaskan penanganan stunting," katanya.
Dia berharap pada 2024 angka stunting turun ke angka 14 persen, maka pemerintah distrik dan kampung harus menggelar aksi komprehensif, melalui pendekatan sasaran prioritas pada 58 kampung.
"Kampung juga harus bisa bekerja langsung di lapangan guna menurunkan angka stunting di Kabupaten Mimika," ujarnya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024