Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyatakan pemerintah segera mempercepat pembangunan infrastruktur sarana pemerintahan untuk empat daerah otonom baru (DOB) Papua, yakni Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
"Kita percepat, yaitu penyiapan infrastruktur sarana pemerintahan untuk daerah otonomi yang baru, yaitu Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, di samping juga infrastruktur yang lain," kata Wapres memberikan keterangan pers usai memimpin Rapat Pleno Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Istana Wapres, Jakarta, Senin.
Wapres mengatakan bahwa rapat tersebut digelar untuk mengevaluasi perihal percepatan pembangunan otonomi khusus di wilayah Papua.
Adapun, isu yang dibahas, di antaranya tindak lanjut pembentukan empat DOB Papua, penyelesaian masalah beasiswa Siswa Unggul Papua, dan keberlanjutan pembangunan Papua di masa pemerintahan mendatang.
Selain itu, Wapres juga ingin memastikan percepatan pembangunan di wilayah Papua pada sektor-sektor lainnya juga berjalan baik seperti pendidikan hingga transportasi.
"Hal-hal yang kita lihat dapat berjalan baik dan juga penyediaan apa yang kita cita-citakan, yaitu pembangunan pendidikan, kesehatan kemudian juga transportasi, baik yang sifatnya darat, udara, laut itu sudah menjadi program," tuturnya.
Oleh karena itu, kata Wapres, dalam rapat tersebut turut hadir enam anggota BP3OKP perwakilan dari setiap provinsi di Papua.
"Karena itu pada pertemuan hari ini juga kami hadirkan bapak-bapak dari Papua yang juga memberikan laporan dan hal-hal yang jadi krusial akan kita selesaikan termasuk persoalan beasiswa, ini sudah kita selesaikan," ujar Wapres.
Dalam Rapat Pleno BP3OKP yang pertama kali diselenggarakan di Jakarta itu turut dihadiri oleh Mendagri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Wakil Menteri Keuangan, keenam anggota BP3OKP perwakilan, dan Kepala Sekretariat BP3OKP.
BP3OKP diamanahkan untuk mengemban misi besar dalam pembangunan di Papua yang dimuat dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041, yaitu mencakup Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif serta Papua Adil dan Damai.
Pelaksanaan Rapat Pleno BP3OKP merupakan salah satu wadah pemerintah dalam menuntaskan secara efektif isu-isu strategis serta tantangan yang muncul dalam pembangunan Papua.
Selama bertugas satu tahun lebih semenjak diangkat, para anggota BP3OKP telah melaksanakan fungsi sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK) dengan baik di wilayahnya masing-masing seperti terus berupaya mengomunikasikan kebijakan pemerintah untuk Papua kepada masyarakat.
Berikutnya, menjembatani aspirasi yang ada di wilayahnya masing-masing melalui koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota, dan terlibat aktif dalam forum-forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) daerah dan musrenbang nasional yang membahas percepatan pembangunan otonomi khusus Papua.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah percepat penyediaan sarana pemerintahan di empat DOB Papua
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
"Kita percepat, yaitu penyiapan infrastruktur sarana pemerintahan untuk daerah otonomi yang baru, yaitu Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya, di samping juga infrastruktur yang lain," kata Wapres memberikan keterangan pers usai memimpin Rapat Pleno Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Istana Wapres, Jakarta, Senin.
Wapres mengatakan bahwa rapat tersebut digelar untuk mengevaluasi perihal percepatan pembangunan otonomi khusus di wilayah Papua.
Adapun, isu yang dibahas, di antaranya tindak lanjut pembentukan empat DOB Papua, penyelesaian masalah beasiswa Siswa Unggul Papua, dan keberlanjutan pembangunan Papua di masa pemerintahan mendatang.
Selain itu, Wapres juga ingin memastikan percepatan pembangunan di wilayah Papua pada sektor-sektor lainnya juga berjalan baik seperti pendidikan hingga transportasi.
"Hal-hal yang kita lihat dapat berjalan baik dan juga penyediaan apa yang kita cita-citakan, yaitu pembangunan pendidikan, kesehatan kemudian juga transportasi, baik yang sifatnya darat, udara, laut itu sudah menjadi program," tuturnya.
Oleh karena itu, kata Wapres, dalam rapat tersebut turut hadir enam anggota BP3OKP perwakilan dari setiap provinsi di Papua.
"Karena itu pada pertemuan hari ini juga kami hadirkan bapak-bapak dari Papua yang juga memberikan laporan dan hal-hal yang jadi krusial akan kita selesaikan termasuk persoalan beasiswa, ini sudah kita selesaikan," ujar Wapres.
Dalam Rapat Pleno BP3OKP yang pertama kali diselenggarakan di Jakarta itu turut dihadiri oleh Mendagri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Wakil Menteri Keuangan, keenam anggota BP3OKP perwakilan, dan Kepala Sekretariat BP3OKP.
BP3OKP diamanahkan untuk mengemban misi besar dalam pembangunan di Papua yang dimuat dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041, yaitu mencakup Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif serta Papua Adil dan Damai.
Pelaksanaan Rapat Pleno BP3OKP merupakan salah satu wadah pemerintah dalam menuntaskan secara efektif isu-isu strategis serta tantangan yang muncul dalam pembangunan Papua.
Selama bertugas satu tahun lebih semenjak diangkat, para anggota BP3OKP telah melaksanakan fungsi sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK) dengan baik di wilayahnya masing-masing seperti terus berupaya mengomunikasikan kebijakan pemerintah untuk Papua kepada masyarakat.
Berikutnya, menjembatani aspirasi yang ada di wilayahnya masing-masing melalui koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota, dan terlibat aktif dalam forum-forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) daerah dan musrenbang nasional yang membahas percepatan pembangunan otonomi khusus Papua.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah percepat penyediaan sarana pemerintahan di empat DOB Papua
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024