Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menghibahkan dana senilai Rp55 miliar kepada Polda Papua Barat untuk memastikan keamanan seluruh tahapan pemilihan kepala daerah gubernur dan wakil gubernur di provinsi ke-38 itu agar berjalan lancar, aman, sukses dan kondusif.
Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Muhammad Musa'ad di Sorong, Minggu, menjelaskan pemberian dana hibah ini ditandai penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dengan Polda Papua Barat.
"Jadi dana ini akan dihibahkan kepada Polda Papua Barat guna membantu pihak kepolisian dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengamanan selama proses tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di provinsi ini," jelas dia.
Dia berharap pemerintah di tingkat kabupaten dan kota bertanggung jawab atas pembiayaan untuk bantuan kepada Polres masing-masing.
"Kita harapkan ini bisa bersinergi kemudian bisa memberikan jaminan keamanan selama penyelenggaraan pemilihan kepala daerah," ungkap dia.
Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, sebagaimana amanat undang-undang, Polri diberikan tanggung jawab untuk mengamankan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
"Anggaran yang bersumber dari APBD, masing-masing sesuai dengan tingkatan, misalnya Pilgub berarti APBD provinsi, Pilbup dan Pilwalkot dari APBD kabupaten kota," bebernya.
Berdasarkan hasil komunikasi dengan Pj Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, pemerintah provinsi memberikan dana hibah untuk anggaran pengamanan pilkada senilai Rp55 miliar kepada Polda Papua Barat.
"Tentunya kita akan gunakan anggaran ini secara transparan, akuntabel dan kita akan pertanggungjawabkan, karena ini akan membiayai seluruh strategi dan konsep kita terkait dengan pengamanan penyelenggaraan pilkada 2024," jelas dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Muhammad Musa'ad di Sorong, Minggu, menjelaskan pemberian dana hibah ini ditandai penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dengan Polda Papua Barat.
"Jadi dana ini akan dihibahkan kepada Polda Papua Barat guna membantu pihak kepolisian dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengamanan selama proses tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur di provinsi ini," jelas dia.
Dia berharap pemerintah di tingkat kabupaten dan kota bertanggung jawab atas pembiayaan untuk bantuan kepada Polres masing-masing.
"Kita harapkan ini bisa bersinergi kemudian bisa memberikan jaminan keamanan selama penyelenggaraan pemilihan kepala daerah," ungkap dia.
Kapolda Papua Barat, Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, sebagaimana amanat undang-undang, Polri diberikan tanggung jawab untuk mengamankan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
"Anggaran yang bersumber dari APBD, masing-masing sesuai dengan tingkatan, misalnya Pilgub berarti APBD provinsi, Pilbup dan Pilwalkot dari APBD kabupaten kota," bebernya.
Berdasarkan hasil komunikasi dengan Pj Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, pemerintah provinsi memberikan dana hibah untuk anggaran pengamanan pilkada senilai Rp55 miliar kepada Polda Papua Barat.
"Tentunya kita akan gunakan anggaran ini secara transparan, akuntabel dan kita akan pertanggungjawabkan, karena ini akan membiayai seluruh strategi dan konsep kita terkait dengan pengamanan penyelenggaraan pilkada 2024," jelas dia.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024