Pelebaran ruas jalan nasional Essusesa-Maruni Manokwari, Papua Barat akan dilakukan secara bertahap dan pemerintah daerah saat ini sedang berupaya melakukan pembebasan lahan.
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan di Manokwari, Rabu, mengatakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah memasang patok pembatas lahan yang akan terkena dampak pelebaran tersebut.
"Seperti rencana awal, kita akan perlebar ruas Essausesa-Manokwari menjadi 25 meter. Sejauh ini belum berubah dan saya harap tidak berubah," sebutnya.
Pemprov Papua Barat, lanjut dia akan segera mengumpulkan masyarakat pemilik lahan sebagai penerima dampak atas pembangunan tersebut.
"Pemerintah daerah siap untuk membebaskan lahan, namun tentunya kita tidak laksanakan secara serentak. Akan dilakukan bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran," tambahnya.
Menurut gubernur, tahap pertama pembangunan ini akan dimulai dari Maruni. Itu dilakukan agar tidak menganggu aktivitas transportasi terutama di wilayah kota.
"Wilayah perkantoran semua berada di Arfai seperti kantor gubernur, Kodam. Polda ada di Andai dan kantor bupati ada di Sowi dan rata-rata semua tinggal di kota jadi kalau ke kantor harus lewat Jl.Essausesa," lanjutnya.
Pertemuan dengan masyarakat, ujar dia akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama pemerintah daerah akan mengumpulkan seluruh masyarakat penerima dampak pembangunan ini. Pertemuan berikutnya dilakukan khusus bagi masyarakat yang menerima dampak pada pembangunan tahap pertama.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Papua Barat, Harry Gerson Saflembolo pada wawancara terpisah mengatakan, selain memasang patok pembatas, pihaknya juga telah melakukan pendataan bangunan yang akan terkena dampak langsung proyek ini.
"Ada sekitar 800 bangunan yang terkena dampak, dari pagar, tempat usaha sampai rumah. Pemerintah akan bersikap bijak dalam pembebasan lahan nanti," sebutnya.
Selain fasilitas milik masyarakat, sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah pun akan menerima dampak langsung dalam pembangunan ini. Antara lain PT Telkom, PT PLN (Persero), dan PDAM.
"Banyak yang akan menerima dampak, termasuk Markas Kodam XVIII/Kasuari, lembaga vertikal dan swasta. Inilah pembangunan, semua pihak harus berfikir arif agar berjalan lancar," tambahnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan di Manokwari, Rabu, mengatakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah memasang patok pembatas lahan yang akan terkena dampak pelebaran tersebut.
"Seperti rencana awal, kita akan perlebar ruas Essausesa-Manokwari menjadi 25 meter. Sejauh ini belum berubah dan saya harap tidak berubah," sebutnya.
Pemprov Papua Barat, lanjut dia akan segera mengumpulkan masyarakat pemilik lahan sebagai penerima dampak atas pembangunan tersebut.
"Pemerintah daerah siap untuk membebaskan lahan, namun tentunya kita tidak laksanakan secara serentak. Akan dilakukan bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran," tambahnya.
Menurut gubernur, tahap pertama pembangunan ini akan dimulai dari Maruni. Itu dilakukan agar tidak menganggu aktivitas transportasi terutama di wilayah kota.
"Wilayah perkantoran semua berada di Arfai seperti kantor gubernur, Kodam. Polda ada di Andai dan kantor bupati ada di Sowi dan rata-rata semua tinggal di kota jadi kalau ke kantor harus lewat Jl.Essausesa," lanjutnya.
Pertemuan dengan masyarakat, ujar dia akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama pemerintah daerah akan mengumpulkan seluruh masyarakat penerima dampak pembangunan ini. Pertemuan berikutnya dilakukan khusus bagi masyarakat yang menerima dampak pada pembangunan tahap pertama.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Papua Barat, Harry Gerson Saflembolo pada wawancara terpisah mengatakan, selain memasang patok pembatas, pihaknya juga telah melakukan pendataan bangunan yang akan terkena dampak langsung proyek ini.
"Ada sekitar 800 bangunan yang terkena dampak, dari pagar, tempat usaha sampai rumah. Pemerintah akan bersikap bijak dalam pembebasan lahan nanti," sebutnya.
Selain fasilitas milik masyarakat, sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah pun akan menerima dampak langsung dalam pembangunan ini. Antara lain PT Telkom, PT PLN (Persero), dan PDAM.
"Banyak yang akan menerima dampak, termasuk Markas Kodam XVIII/Kasuari, lembaga vertikal dan swasta. Inilah pembangunan, semua pihak harus berfikir arif agar berjalan lancar," tambahnya.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019