BPJS Kesehatan Cabang Manokwari meningkatkan kolaborasi dan sinergisitas dengan seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Papua Barat melalui gathering badan usaha dan media.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manokwari dr. Dwi Sulistyono Yudo di Manokwari, Selasa, mengatakan seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah provinsi Papua Barat maupun pemerintah kabupaten, badan usaha dan media berperan penting dalam pembinaan dan pengawasan program jaminan kesehatan nasional (JKN).
"Kita harapkan dengan gathering ini sinergisitas, kekompakan serta kerjasama semakin erat terjalin. Terima kasih juga dukungan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten yang bersama-sama melakukan pembinaan dan pengawasan," katanya.
Dwi mengatakan, program JKN bukan semata-mata milik BPJS Kesehatan. JKN merupakan milik bersama baik pemerintah daerah, badan usaha, maupun insan media sehingga kalau ada keluhan JKN perlu bersama-sama dipikirkan solusinya.
Ia menambahkan, untuk mempermudah pelayanan pada masyarakat, BPJS Kesehatan terus berinovasi memperluas kanal layanan lewat aplikasi digital.
Menurutnya, BPJS juga terus melakukan transformasi mutu pelayanan dan melakukan perubahan besar-besaran untuk memperbaiki mutu pelayanan karena pada akhirnya manfaat JKN akan kembali pada peserta atau masyarakat.
Mewakili Pemkab Manokwari, Sekda Manokwari Henri Sembiring mengatakan, kegiatan gathering media dan badan usaha diharapkan dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal bagi semua pelaku usaha baik itu badan usaha mikro, menengah, maupun besar.
Di samping itu, diharapkan tercapainya komunikasi yang baik antara BPJS Kesehatan pemangku kepentingan seperti pekerja, pemberi kerja, instansi ketenagakerjaan dan instansi terkait serta pemangku kepentingan yang lain.
"Forum ini menjadi media terstruktur antar instansi dan pemberi kerja agar turut memonitor dan evaluasi implementasi kebijakan dan regulasi pendaftaran, kebenaran data, dan kepatuhan iuran, serta mekanisme PHK bagi pekerja penerima upah pada badan usaha sesuai ketentuan," katanya.
Ia mengatakan, mengatakan sejak bertransformasi dari PT Askes menjadi BPJS Kesehatan, pertumbuhan peserta BPJS Kesehatan terus mengalami tren positif.
Ia menjelaskan, salah satu upaya untuk mengoptimalkan keberlanjutan program JKN yakni melakukan penguatan aspek hukum dan kepatuhan dalam program JKN terutama kepatuhan pemberi kerja untuk mendaftarkan seluruh pekerja dan membayar iuran sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menambahkan, pemerintah terus berupaya memberikan dukungan di bidang kesehatan terutama menyiapkan suplai penyedia jasa pelayanan.
"Untuk itu, kepada seluruh pemberi kerja pada BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta agar melaksanakan kebijakan pemerintah yang tentu bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan berkesinambungan bagi pertumbuhan kesehatan di tanah Papua," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manokwari dr. Dwi Sulistyono Yudo di Manokwari, Selasa, mengatakan seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah provinsi Papua Barat maupun pemerintah kabupaten, badan usaha dan media berperan penting dalam pembinaan dan pengawasan program jaminan kesehatan nasional (JKN).
"Kita harapkan dengan gathering ini sinergisitas, kekompakan serta kerjasama semakin erat terjalin. Terima kasih juga dukungan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten yang bersama-sama melakukan pembinaan dan pengawasan," katanya.
Dwi mengatakan, program JKN bukan semata-mata milik BPJS Kesehatan. JKN merupakan milik bersama baik pemerintah daerah, badan usaha, maupun insan media sehingga kalau ada keluhan JKN perlu bersama-sama dipikirkan solusinya.
Ia menambahkan, untuk mempermudah pelayanan pada masyarakat, BPJS Kesehatan terus berinovasi memperluas kanal layanan lewat aplikasi digital.
Menurutnya, BPJS juga terus melakukan transformasi mutu pelayanan dan melakukan perubahan besar-besaran untuk memperbaiki mutu pelayanan karena pada akhirnya manfaat JKN akan kembali pada peserta atau masyarakat.
Mewakili Pemkab Manokwari, Sekda Manokwari Henri Sembiring mengatakan, kegiatan gathering media dan badan usaha diharapkan dapat mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal bagi semua pelaku usaha baik itu badan usaha mikro, menengah, maupun besar.
Di samping itu, diharapkan tercapainya komunikasi yang baik antara BPJS Kesehatan pemangku kepentingan seperti pekerja, pemberi kerja, instansi ketenagakerjaan dan instansi terkait serta pemangku kepentingan yang lain.
"Forum ini menjadi media terstruktur antar instansi dan pemberi kerja agar turut memonitor dan evaluasi implementasi kebijakan dan regulasi pendaftaran, kebenaran data, dan kepatuhan iuran, serta mekanisme PHK bagi pekerja penerima upah pada badan usaha sesuai ketentuan," katanya.
Ia mengatakan, mengatakan sejak bertransformasi dari PT Askes menjadi BPJS Kesehatan, pertumbuhan peserta BPJS Kesehatan terus mengalami tren positif.
Ia menjelaskan, salah satu upaya untuk mengoptimalkan keberlanjutan program JKN yakni melakukan penguatan aspek hukum dan kepatuhan dalam program JKN terutama kepatuhan pemberi kerja untuk mendaftarkan seluruh pekerja dan membayar iuran sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menambahkan, pemerintah terus berupaya memberikan dukungan di bidang kesehatan terutama menyiapkan suplai penyedia jasa pelayanan.
"Untuk itu, kepada seluruh pemberi kerja pada BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta agar melaksanakan kebijakan pemerintah yang tentu bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan berkesinambungan bagi pertumbuhan kesehatan di tanah Papua," katanya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024