Wasior (Antara)-Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, mengupayakan, honorarium bagi para apatatur kampung di daerah tersebut sesuai standar upah minimum provinsi (UMP).
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Hendrik Rico Tetelepta di Wasior, Rabu, mengatakan, biaya hidup di Teluk Wondama relatif mahal, seperti halnya daerah lain di Papua Barat.
"Tapi kami berharap, harus diimbangi dengan kinerja yang baik. Pemerintah daerah akan mengupayakan, uang kehormatan bagi mereka terus meningkat" katanya.
Untuk diketahui, selama ini uang kehormatan yang diterima para kepala kampung maupun aparat kampung di Wondama masih jauh dibawah UMP Papua Barat.
Mulai tahun anggaran 2017, para kepala kampung menerima Rp.1,2 juta per bulan. Sebelumnya honorarium untuk kepala kampung hanya sebesar Rp.950 ribu per bulan.
Sementara bagi aparat kampung lain nilainya bervariasi sesuai jabatan yang diemban mulai dari Rp950 ribu untuk sekretaris kampung hingga yang terendah Rp.400 ribu untuk petugas pertahanan sipil (Hansip).
"Memang nilainya masih sangat kecil karena kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Kita harapkan ke depan bisa sesuai dengan UMP supaya bisa membantu ekonomi keluarga,"lanjut Tetelepta.
Kepala kampung Rado Lodewik Manaruri pada wawancara secara terpisah, berharap niat pemerintah bisa terealisasi mulai tahun depan. Dewan Pengupahan telah menetapkan UMP Papua Barat tahun 2018 sebesar Rp.2.667.000 per bulan.
"Tentu kami setuju karena apa yang kami dapat selama ini tidak bisa untuk membantu kami punya dapur. Padahal kalau mau dilihat tanggung jawab kepala kampung ini semakin besar apalagi dengan adanya dana desa," ujar Manaruri. (***)
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2017
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Hendrik Rico Tetelepta di Wasior, Rabu, mengatakan, biaya hidup di Teluk Wondama relatif mahal, seperti halnya daerah lain di Papua Barat.
"Tapi kami berharap, harus diimbangi dengan kinerja yang baik. Pemerintah daerah akan mengupayakan, uang kehormatan bagi mereka terus meningkat" katanya.
Untuk diketahui, selama ini uang kehormatan yang diterima para kepala kampung maupun aparat kampung di Wondama masih jauh dibawah UMP Papua Barat.
Mulai tahun anggaran 2017, para kepala kampung menerima Rp.1,2 juta per bulan. Sebelumnya honorarium untuk kepala kampung hanya sebesar Rp.950 ribu per bulan.
Sementara bagi aparat kampung lain nilainya bervariasi sesuai jabatan yang diemban mulai dari Rp950 ribu untuk sekretaris kampung hingga yang terendah Rp.400 ribu untuk petugas pertahanan sipil (Hansip).
"Memang nilainya masih sangat kecil karena kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Kita harapkan ke depan bisa sesuai dengan UMP supaya bisa membantu ekonomi keluarga,"lanjut Tetelepta.
Kepala kampung Rado Lodewik Manaruri pada wawancara secara terpisah, berharap niat pemerintah bisa terealisasi mulai tahun depan. Dewan Pengupahan telah menetapkan UMP Papua Barat tahun 2018 sebesar Rp.2.667.000 per bulan.
"Tentu kami setuju karena apa yang kami dapat selama ini tidak bisa untuk membantu kami punya dapur. Padahal kalau mau dilihat tanggung jawab kepala kampung ini semakin besar apalagi dengan adanya dana desa," ujar Manaruri. (***)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2017