Bupati Manokwari Hermus Indou menyatakan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah mampu mengurangi beban hidup warga miskin di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
"Pemberian bansos merupakan bukti bahwa pemerintah pusat dan Pemkab Manokwari sangat mencintai dan menyayangi masyarakatnya," kata Hermus saat menyerahkan bansos tahap II di Manokwari, Rabu.
Ia menjelaskan, program dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) sangat membantu Pemkab Manokwari dalam mengentaskan kemiskinan. Mengingat angka kemiskinan di Manokwari saat ini masih cukup tinggi, yaitu 20 persen.
Pemkab Manokwari melalui Dinas Sosial terus menyiapkan data-data keluarga yang berhak menerima bantuan agar bisa mendapat bansos dari Kemensos.
Menurutnya, untuk menyiapkan data tersebut, Dinas Sosial bekerja sama dengan kepala distrik, lurah, dan kepala kampung untuk memastikan keluarga yang menerima bansos betul-betul layak menerima bantuan.
"Kita harapkan pelayanan seperti ini bisa terus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Saya juga berharap jumlah penerima bansos tahun depan bisa meningkat lagi," katanya.
Ia juga mengapresiasi Kantor Pos Indonesia yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik untuk menyalurkan bansos seperti yang ditetapkan oleh pemerintah.
Kepala Kantor Pos Cabang Manokwari Raemmy M. Tambunan menyatakan, pada bansos tahap I atau periode triwulan pertama 2024, pihaknya telah menyalurkan bansos kepada 45.125 keluarga penerima manfaat (KPM). Bansos tersebut terdiri atas bansos sembako dan program keluarga harapan (PKH).
Sedangkan bansos tahap II atau peridoe bulan April, Mei, dan Juni, pihaknya menyalurkan kepada 15.770 KPM. Namun, bansos tersebut baru berupa bansos sembako dan belum penyaluran PKH.
"Meski namanya bansos sembako, tapi kita salurkan dalam bentuk uang tunai. Setiap KPM mendapatkan Rp600 ribu untuk tiga bulan. Total nilai bansos yang kita salurkan kali ini sebanyak Rp9,4 miliar," katanya.
Ia menjelaskan, dalam penyaluran bansos, PT Pos menggunakan validasi jumlah PKM yang diterbitkan oleh Kemensos. Jika sudah ada validasi untuk penyaluran PKH tahap II, maka PT Pos akan kembali menyalurkan pada KPM.
Plt Kepala Dinas Sosial Manokwari Ferdy Lalenoh menjelaskan, untuk bansos tahap II jumlah KPM juga berada di kisaran 45 ribu, tidak jauh beda bahkan bisa lebih dari tahap I. Hanya Kemensos belum menerbitkan jumlah penerima PKH.
"Sebanyak 15.770 KPM itu hanya bansos sembako. Kalau PKH sudah keluar maka jumlah penerima akan sama atau lebih dari tahap I," katanya.
Ia juga mengatakan, jumlah KPM terus mengalami perubahan karena Dinsos terus memperbaharui data yang diberikan pada Kemensos setiap bulannya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
"Pemberian bansos merupakan bukti bahwa pemerintah pusat dan Pemkab Manokwari sangat mencintai dan menyayangi masyarakatnya," kata Hermus saat menyerahkan bansos tahap II di Manokwari, Rabu.
Ia menjelaskan, program dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos) sangat membantu Pemkab Manokwari dalam mengentaskan kemiskinan. Mengingat angka kemiskinan di Manokwari saat ini masih cukup tinggi, yaitu 20 persen.
Pemkab Manokwari melalui Dinas Sosial terus menyiapkan data-data keluarga yang berhak menerima bantuan agar bisa mendapat bansos dari Kemensos.
Menurutnya, untuk menyiapkan data tersebut, Dinas Sosial bekerja sama dengan kepala distrik, lurah, dan kepala kampung untuk memastikan keluarga yang menerima bansos betul-betul layak menerima bantuan.
"Kita harapkan pelayanan seperti ini bisa terus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Saya juga berharap jumlah penerima bansos tahun depan bisa meningkat lagi," katanya.
Ia juga mengapresiasi Kantor Pos Indonesia yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik untuk menyalurkan bansos seperti yang ditetapkan oleh pemerintah.
Kepala Kantor Pos Cabang Manokwari Raemmy M. Tambunan menyatakan, pada bansos tahap I atau periode triwulan pertama 2024, pihaknya telah menyalurkan bansos kepada 45.125 keluarga penerima manfaat (KPM). Bansos tersebut terdiri atas bansos sembako dan program keluarga harapan (PKH).
Sedangkan bansos tahap II atau peridoe bulan April, Mei, dan Juni, pihaknya menyalurkan kepada 15.770 KPM. Namun, bansos tersebut baru berupa bansos sembako dan belum penyaluran PKH.
"Meski namanya bansos sembako, tapi kita salurkan dalam bentuk uang tunai. Setiap KPM mendapatkan Rp600 ribu untuk tiga bulan. Total nilai bansos yang kita salurkan kali ini sebanyak Rp9,4 miliar," katanya.
Ia menjelaskan, dalam penyaluran bansos, PT Pos menggunakan validasi jumlah PKM yang diterbitkan oleh Kemensos. Jika sudah ada validasi untuk penyaluran PKH tahap II, maka PT Pos akan kembali menyalurkan pada KPM.
Plt Kepala Dinas Sosial Manokwari Ferdy Lalenoh menjelaskan, untuk bansos tahap II jumlah KPM juga berada di kisaran 45 ribu, tidak jauh beda bahkan bisa lebih dari tahap I. Hanya Kemensos belum menerbitkan jumlah penerima PKH.
"Sebanyak 15.770 KPM itu hanya bansos sembako. Kalau PKH sudah keluar maka jumlah penerima akan sama atau lebih dari tahap I," katanya.
Ia juga mengatakan, jumlah KPM terus mengalami perubahan karena Dinsos terus memperbaharui data yang diberikan pada Kemensos setiap bulannya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024