Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, diminta membentuk badan usaha milik daerah (BUMD) bidang kelistrikan untuk menghemat anggaran pemeliharaan infrastruktur listrik di daerah tersebut.
Meskipun operasional listrik di daerah ini sudah ditangani PT. PLN Persero, namun pemerintah daerah masih rutin mengeluarkan dana mencapai Rp5 miliar per tahun untuk biaya perawatan mesin generator pembangkit PLTD Wasior.
Selama ini perawatan mesin pembangkit PLTD Wasior ditangani pihak swasta yakni PT.Sewatama.
"Dalam rangka efisiensi anggaran daerah, Pemkab Wondama sebaiknya membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar bisa mengelola sendiri perawatan mesin pembangkit PLTD Wasior termasuk urusan kelistrikan lainnya," kata Ketua Komisi B Kristian G Torey di Wasior, Senin.
Ia menyebutkan, beberapa waktu lalu Komisi B DPRD melakukan kunjungan ke Dinas Perindagkop dan UMKM. Dinas Perindagkop selama ini mendapat tugas tambahan untuk menangani urusan listrik di Wondama.
“Dinas Perindagkop usul supaya ditangani BUMD karena kalau itu masih tetap di bawah dinas, mereka terbeban sekali. Tupoksi mereka jadi tidak berjalan karena hanya fokus urus listrik saja. Kami mendukung dan ini sebaiknya segera diinisiasi“ katanya.
Dari sisi regulasi, ujarnya, Pemkab Wondama tidak akan mengalami kendala. Peraturan daerah tentang BUMD sudah disahkan DPRD pada sidang non APBD tahun 2018.
“Kita akan merekomendasikan ke bupati agar membentuk BUMD karena ada beberapa hal lain yang perlu juga diakomodir BUMD, termasuk untuk antisipasi BumDes-BumDes yang sudah ada di kampung-kampung,“ ujar Kito sapaan Kristian G Torey.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Ekbertson Karubuy menjelaskan, perawatan mesin pembangkit PLTD Wasior sejauh ini belum diserahkan ke PLN karena sejumlah pertimbangan.
“Dari pengalaman yang sudah-sudah, kalau ditangani PLN, kalau ada alat yang rusak itu mereka harus pesan dulu karena mereka tidak ada stok jadi harus menunggu lama. Sedangkan kalau Sewatama langsung bisa diperbaiki karena mereka sudah stok suku cadang yang diperkirakan sering rusak," kata Ekber.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019
Meskipun operasional listrik di daerah ini sudah ditangani PT. PLN Persero, namun pemerintah daerah masih rutin mengeluarkan dana mencapai Rp5 miliar per tahun untuk biaya perawatan mesin generator pembangkit PLTD Wasior.
Selama ini perawatan mesin pembangkit PLTD Wasior ditangani pihak swasta yakni PT.Sewatama.
"Dalam rangka efisiensi anggaran daerah, Pemkab Wondama sebaiknya membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar bisa mengelola sendiri perawatan mesin pembangkit PLTD Wasior termasuk urusan kelistrikan lainnya," kata Ketua Komisi B Kristian G Torey di Wasior, Senin.
Ia menyebutkan, beberapa waktu lalu Komisi B DPRD melakukan kunjungan ke Dinas Perindagkop dan UMKM. Dinas Perindagkop selama ini mendapat tugas tambahan untuk menangani urusan listrik di Wondama.
“Dinas Perindagkop usul supaya ditangani BUMD karena kalau itu masih tetap di bawah dinas, mereka terbeban sekali. Tupoksi mereka jadi tidak berjalan karena hanya fokus urus listrik saja. Kami mendukung dan ini sebaiknya segera diinisiasi“ katanya.
Dari sisi regulasi, ujarnya, Pemkab Wondama tidak akan mengalami kendala. Peraturan daerah tentang BUMD sudah disahkan DPRD pada sidang non APBD tahun 2018.
“Kita akan merekomendasikan ke bupati agar membentuk BUMD karena ada beberapa hal lain yang perlu juga diakomodir BUMD, termasuk untuk antisipasi BumDes-BumDes yang sudah ada di kampung-kampung,“ ujar Kito sapaan Kristian G Torey.
Sebelumnya, Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Ekbertson Karubuy menjelaskan, perawatan mesin pembangkit PLTD Wasior sejauh ini belum diserahkan ke PLN karena sejumlah pertimbangan.
“Dari pengalaman yang sudah-sudah, kalau ditangani PLN, kalau ada alat yang rusak itu mereka harus pesan dulu karena mereka tidak ada stok jadi harus menunggu lama. Sedangkan kalau Sewatama langsung bisa diperbaiki karena mereka sudah stok suku cadang yang diperkirakan sering rusak," kata Ekber.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019