Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Papua Barat dan Koarmada III berkolaborasi menjaga keutuhan daerah konservasi sumber daya alam hayati sebagai upaya mencegah tindakan penyeludupan hewan yang dilindungi dari oknum tak bertanggung jawab.
Kepala Balai Besar KSDA Papua Barat Johny Santoso Silaban di Sorong, Selasa, menjelaskan kolaborasi dengan Koarmada III sangat penting untuk memperkuat upaya pelestarian alam di kawasan konservasi.
"Kawasan konservasi di Papua Barat memiliki kekayaan alam yang luar biasa, namun juga berbagai ancaman. Dengan kolaborasi ini, kami berharap dapat meningkatkan efektivitas patroli, penanggulangan dan penegakan hukum di kawasan konservasi," jelasnya.
Kolaborasi dan sinergi ini, kata dia, ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara BBKSDA Papua Barat dengan Koarmada III di Sorong, Papua Barat Daya pada Jumat (22/3).
PKS ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara BBKSDA dan Koarmada III dalam berbagai aspek, seperti pengamanan kawasan konservasi melalui patroli bersama untuk mencegah perambahan, pencurian satwa yang dilindungi, dan aktivitas ilegal lainnya di kawasan konservasi.
Kemudian, penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan membangun kerja sama dalam upaya pencegahan, pemadaman, dan pemulihan pasca karhutla.
"Penegakan hukum dengan melakukan operasi bersama untuk menindak pelanggaran hukum di kawasan konservasi," ujarnya.
Panglima Komando Armada (Pangkoarmada III) Laksamana Muda TNI Hersan menegaskan komitmen Koarmada III dalam mendukung upaya pelestarian alam di wilayah kerjanya sangat penting sebagai bagian dari upaya untuk menjaga keutuhan hutan konservasi dan segala isinya dari pelaku yang dengan sengaja merusak, mencuri satwa yang ada di dalam hutan konservasi.
Dia mengakui bahwa Koarmada III memiliki kemampuan dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung BBKSDA dalam menjaga kelestarian alam.
"Kami siap membantu lewat patroli laut, operasi penegakan hukum, dan kegiatan lainnya," katanya.
Dia berkomitmen, Koarmada III akan ikut membantu mengawasi dan mengamankan program yang sudah direncanakan BBKSDA Papua Barat, khususnya menjaga jangan sampai sumber daya hayati ini dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi.
"Kita punya kekuatan, kita punya kapal-kapal yang berada di laut yang siap mencegah kegiatan-kegiatan yang terjadi di laut khususnya terhadap sumber daya air. Selain itu, kita juga di pangkalan-pangkalan kita punya Lanal, Lantamal yang siap dan ikut berperan untuk menjaga sumber daya hayati," ujarnya.
Pada 2022, Koarmada III pernah melaksanakan pembebasan hewan yang merupakan satwa yang dilindungi dari penyelundupan yang bawa oleh kapal.
"Hasil tangkapan dari unsur-unsur kita yang ada di laut itu ada banyak, tapi saya tidak tahu pasti tapi itu pernah kita lakukan pada September 2022," ungkapnya.
Dia mengakui bahwa kendatipun kewenangan untuk mengatur sumber daya hati itu ada pada BBKSDA dan Kementerian Lingkungan Hidup, akan tetapi pihaknya pun mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membantu menangkap pelaku yang tidak bertanggung jawab.
"Kami harus menangkap kemudian prosesnya akan kita serahkan kepada instansi terkait," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Kepala Balai Besar KSDA Papua Barat Johny Santoso Silaban di Sorong, Selasa, menjelaskan kolaborasi dengan Koarmada III sangat penting untuk memperkuat upaya pelestarian alam di kawasan konservasi.
"Kawasan konservasi di Papua Barat memiliki kekayaan alam yang luar biasa, namun juga berbagai ancaman. Dengan kolaborasi ini, kami berharap dapat meningkatkan efektivitas patroli, penanggulangan dan penegakan hukum di kawasan konservasi," jelasnya.
Kolaborasi dan sinergi ini, kata dia, ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara BBKSDA Papua Barat dengan Koarmada III di Sorong, Papua Barat Daya pada Jumat (22/3).
PKS ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara BBKSDA dan Koarmada III dalam berbagai aspek, seperti pengamanan kawasan konservasi melalui patroli bersama untuk mencegah perambahan, pencurian satwa yang dilindungi, dan aktivitas ilegal lainnya di kawasan konservasi.
Kemudian, penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan membangun kerja sama dalam upaya pencegahan, pemadaman, dan pemulihan pasca karhutla.
"Penegakan hukum dengan melakukan operasi bersama untuk menindak pelanggaran hukum di kawasan konservasi," ujarnya.
Panglima Komando Armada (Pangkoarmada III) Laksamana Muda TNI Hersan menegaskan komitmen Koarmada III dalam mendukung upaya pelestarian alam di wilayah kerjanya sangat penting sebagai bagian dari upaya untuk menjaga keutuhan hutan konservasi dan segala isinya dari pelaku yang dengan sengaja merusak, mencuri satwa yang ada di dalam hutan konservasi.
Dia mengakui bahwa Koarmada III memiliki kemampuan dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung BBKSDA dalam menjaga kelestarian alam.
"Kami siap membantu lewat patroli laut, operasi penegakan hukum, dan kegiatan lainnya," katanya.
Dia berkomitmen, Koarmada III akan ikut membantu mengawasi dan mengamankan program yang sudah direncanakan BBKSDA Papua Barat, khususnya menjaga jangan sampai sumber daya hayati ini dimanfaatkan oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi.
"Kita punya kekuatan, kita punya kapal-kapal yang berada di laut yang siap mencegah kegiatan-kegiatan yang terjadi di laut khususnya terhadap sumber daya air. Selain itu, kita juga di pangkalan-pangkalan kita punya Lanal, Lantamal yang siap dan ikut berperan untuk menjaga sumber daya hayati," ujarnya.
Pada 2022, Koarmada III pernah melaksanakan pembebasan hewan yang merupakan satwa yang dilindungi dari penyelundupan yang bawa oleh kapal.
"Hasil tangkapan dari unsur-unsur kita yang ada di laut itu ada banyak, tapi saya tidak tahu pasti tapi itu pernah kita lakukan pada September 2022," ungkapnya.
Dia mengakui bahwa kendatipun kewenangan untuk mengatur sumber daya hati itu ada pada BBKSDA dan Kementerian Lingkungan Hidup, akan tetapi pihaknya pun mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membantu menangkap pelaku yang tidak bertanggung jawab.
"Kami harus menangkap kemudian prosesnya akan kita serahkan kepada instansi terkait," ujarnya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024