Wasior (Antara) - Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat optimistis memperbaiki laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)
Sekretaris Daerah Teluk Wondama Denny Simbar di Wasior, Kamis mengatakan dirinya menargetkan, Wondama bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2018 atau selambat-lambatnya pada 2019.
"Kalau dikaitkan dengan RPJMD 2016/2021 memang di sana ditargetkan kita bisa dapat WTP pada 2019. Terkait peran sekda sebagai koordinator pelaksanaan keuangan daerah dan ketua TAPD, kita targetkan tidak harus 2019 kalau bisa 2018 opini WTP bisa kita raih, " kata dia.
Denny mengakui untuk mencapai opini WTP bukan perkara mudah. Apalagi sejauh ini Laporan Keuangan Pemkab Teluk Wondama baru dua kali mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK yakni pada periode 2015 dan 2016.
Karena itu selaku koordinator pengelola keuangan daerah, Denny akan mendorong peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan sampai dengan pertanggungjawaban.
Demikian pula dalam hal pengelolaan arus kas baik di kas daerah maupun kas masing-masing bendaraha OPD harus dipastikan pengelolaannya benar-benar tertib.
Menurutnya, data transaksi harus disajikan dengan baik sehingga semuanya bisa diaudit dengan mudah. Ia juga menekankan pentingnya ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan.
"Termasuk peningkatan komitmen dari pimpinan OPD untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan. Karena salah satu penilaian BPK itu untuk bisa mencapai WTP itu sejauhmana temuan-temuan yang lalu itu ditindaklanjuti," katanya lagi.
Bupati Teluk Wondama Bernadus A. Imburi berulang kali mendorong perbaikan kinerja pengelolaan keuangan daerah agar Pemkab Wondama dalam tiga tahun sisa kepemimpinannya bisa meraih opini WTP.
Bupati menginginkan pelaksanaan dan laporan keuangan di daerah tersebut optimal dan dapat dipertanggungjawabkan secara baik.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2017
Sekretaris Daerah Teluk Wondama Denny Simbar di Wasior, Kamis mengatakan dirinya menargetkan, Wondama bisa meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2018 atau selambat-lambatnya pada 2019.
"Kalau dikaitkan dengan RPJMD 2016/2021 memang di sana ditargetkan kita bisa dapat WTP pada 2019. Terkait peran sekda sebagai koordinator pelaksanaan keuangan daerah dan ketua TAPD, kita targetkan tidak harus 2019 kalau bisa 2018 opini WTP bisa kita raih, " kata dia.
Denny mengakui untuk mencapai opini WTP bukan perkara mudah. Apalagi sejauh ini Laporan Keuangan Pemkab Teluk Wondama baru dua kali mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK yakni pada periode 2015 dan 2016.
Karena itu selaku koordinator pengelola keuangan daerah, Denny akan mendorong peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan sampai dengan pertanggungjawaban.
Demikian pula dalam hal pengelolaan arus kas baik di kas daerah maupun kas masing-masing bendaraha OPD harus dipastikan pengelolaannya benar-benar tertib.
Menurutnya, data transaksi harus disajikan dengan baik sehingga semuanya bisa diaudit dengan mudah. Ia juga menekankan pentingnya ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan.
"Termasuk peningkatan komitmen dari pimpinan OPD untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan. Karena salah satu penilaian BPK itu untuk bisa mencapai WTP itu sejauhmana temuan-temuan yang lalu itu ditindaklanjuti," katanya lagi.
Bupati Teluk Wondama Bernadus A. Imburi berulang kali mendorong perbaikan kinerja pengelolaan keuangan daerah agar Pemkab Wondama dalam tiga tahun sisa kepemimpinannya bisa meraih opini WTP.
Bupati menginginkan pelaksanaan dan laporan keuangan di daerah tersebut optimal dan dapat dipertanggungjawabkan secara baik.(*)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2017