Wasior (Antara) - Bupati Teluk Wondama, Papua Barat, Bernadus A Imburi akan mengevaluasi kinerja para pimpinan OPD menjelang akhir tahun nanti.
Ditemui di Wasior, Kamis, bupati mengatakan hasil evaluasi tersebut akan menjadi tolak ukur dalam perombakan jabatan struktural.
"Yang tidak kerja betul, yang main-main istirahat dulu ganti dengan orang yang mau kerja betul. Kita akan lakukan evaluasi itu di akhir tahun ini," kata bupati
Bupati minta para pimpinan OPD memaparkan secara terbuka program dan kegiatan serta langkah strategis lain yang telah diambil dalam mewujudkan visi misi daerah yakni mewujudkan Wondama EMAS (Elok Maju Aman dan Sejahtera).
"Saya akan tanya setiap SKPD sudah satu tahun lebih ini apa yang dikerjakan untuk mewujudkan visi misi kami berdua. Ini akan berpengaruh untuk pertukaran pegawai nanti," ujar Imburi.
Sekretaris Daerah Teluk Wondama, Denny Simbar menambahkan sudah menjadi kewajiban semua pimpinan OPD untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya. Hal itu menurutnya berkaitan dengan sistim akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang harus dipenuhi oleh setiap organisasi perangkat daerah.
"Semua OPD berkewajiban mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasan," ujar Denny. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2017
Ditemui di Wasior, Kamis, bupati mengatakan hasil evaluasi tersebut akan menjadi tolak ukur dalam perombakan jabatan struktural.
"Yang tidak kerja betul, yang main-main istirahat dulu ganti dengan orang yang mau kerja betul. Kita akan lakukan evaluasi itu di akhir tahun ini," kata bupati
Bupati minta para pimpinan OPD memaparkan secara terbuka program dan kegiatan serta langkah strategis lain yang telah diambil dalam mewujudkan visi misi daerah yakni mewujudkan Wondama EMAS (Elok Maju Aman dan Sejahtera).
"Saya akan tanya setiap SKPD sudah satu tahun lebih ini apa yang dikerjakan untuk mewujudkan visi misi kami berdua. Ini akan berpengaruh untuk pertukaran pegawai nanti," ujar Imburi.
Sekretaris Daerah Teluk Wondama, Denny Simbar menambahkan sudah menjadi kewajiban semua pimpinan OPD untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya. Hal itu menurutnya berkaitan dengan sistim akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang harus dipenuhi oleh setiap organisasi perangkat daerah.
"Semua OPD berkewajiban mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasan," ujar Denny. (*)
Editor :
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2017