Banyak warga di Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat, kecewa karena namanya tidak masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Mereka adalah pemegang KTP Wondama dan sudah tinggal cukup lama di daerah tersebut. Meski akhirnya bisa memilih namun harus rela menunggu hingga lewat pukul 12. 00 untuk bisa masuk ke TPS. 

“Barangkali saya baru dua minggu tinggal di Wondama jadi nama saya tidak ada di DPT, “ ujar Korinus Kris Torey Asisten II Setda Teluk Wondama ini heran karena hanya isterinya yang mendapat C-6 sementara dirinya tidak terdaftar dalam DPT.

Warga juga mengeluhkan banyaknya formulir C-6 atau pemberitahuan memilih yang tidak sampai ke tangan pemilih meski sudah terdaftar dalam DPT.  Parahnya di beberapa TPS, pemilih yang tidak membawa C-6 diminta mencari sendiri C-6 ke kantor desa. 

Mereka juga diminta menunggu hingga pukul 12.00 baru bisa memberikan suaranya. Petugas KPPS beralasan tidak berani mempersilahkan pemilih tanpa C-6 memilih sebelum jam 12. 00 karena takut melanggar aturan. 

Di sejumlah TPS juga dilaporkan terjadi kekurangan surat suara. Di TPS  Kampung Manopi, Distrik Wasior misalnya, terdapat kekurangan surat suara untuk DPRD Kabupaten.  Demikian pula di TPS Dotir dilaporkan kekurangan surat suara DPD. 

Juga di TPS Kampung Yopmeos, Distrik Windesi dilaporkan kekurangan surat suara presiden dan wakil presiden. 
Akibatnya pelaksanaan pencoblosan sempat molor hingga lebih dari 2 jam menunggu pengiriman surat suara tambahan dari KPU setempat.

Di beberapa TPS lain,  pelaksanaan pencoblosan juga molor dari seharusnya pukul 07.00 WIT. Di TPS 01 Maimari, Distrik Wasior misalnya, menurut pengakuan seorang pengawas TPS, pencoblosan baru dimulai pukul 10.00 WIT. 

“Baru dimulai jam 10 karena tunggu saksi,“ ucap pengawas TPS yang enggan menyebut namanya saat dijumpai di Maimari.

Dari pantauan, sejumlah TPS dalam wilayah distrik Wasior pelaksanaan pencoblosan bahkan berlangsung hingga menjelang pukul 17.00. Petugas KPPS berdalih hal itu dilakukan untuk mengakomodir pemilih non DPT yang memilih dengan KTP.

Bawaslu Teluk Wondama mengakui banyak persoalan yang didapatkan pada saat pencoblosan. Koordinator Divisi Pengawasan, Humas dan Humbaga Epianus Rawar mengatakan pihaknya akan melakukan kajian terlebih dahulu. 

“Kita masih menunggu laporan dan akan lakukan klarifikasi dulu,“ ucap Rawar di kantor Bawaslu Rabu siang. Hingga berita ini diturunkan, pihak KPUD belum bisa dimintai penjelasan karena masih sibuk memantau TPS.
 

Pewarta: Zack T Bala

Editor : Key Tokan A


COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019