Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Papua menyebut 2.335 anak di daerah itu mengalami stunting pada akhir 2023 atau naik 13,78 persen dari total 18.838 balita yang ditimbang.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura Ni Nyoman Sri Antari di Jayapura, Sabtu, mengatakan data tersebut berdasarkan laporan Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGM).
"Masih sekitar tujuh ribu balita yang belum diukur sehingga kami berharap ke depan semua anak di Kota Jayapura dapat diukur," katanya.
Pihaknya telah melaksanakan uji publik peraturan daerah (perda) terkait dengan percepatan penurunan stunting di Kota Jayapura pada Jumat (26/1), sebagai salah satu langkah mencapai target semua anak di daerah itu dapat diukur.
"Saat ini rancangan perda tersebut sementara dikonsultasikan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua jika tidak ada perubahan maka akan sangat berdampak pada penurunan stunting di Kota Jayapura sesuai target nasional," ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kota Jayapura Robby Awi mengatakan perda terkait dengan percepatan penurunan stunting diperlukan bagi kepentingan masyarakat.
Dia mengatakan stunting masalah kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian pemerintah daerah setempat.
"Sehingga perda tersebut akan menjadi rujukan kami lima tahun ke depan untuk penanganan stunting di Kota Jayapura," katanya.
Dia mengapresiasi semua pihak yang selama ini terlibat dalam menangani stunting di Kota Jayapura.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024
Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura Ni Nyoman Sri Antari di Jayapura, Sabtu, mengatakan data tersebut berdasarkan laporan Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGM).
"Masih sekitar tujuh ribu balita yang belum diukur sehingga kami berharap ke depan semua anak di Kota Jayapura dapat diukur," katanya.
Pihaknya telah melaksanakan uji publik peraturan daerah (perda) terkait dengan percepatan penurunan stunting di Kota Jayapura pada Jumat (26/1), sebagai salah satu langkah mencapai target semua anak di daerah itu dapat diukur.
"Saat ini rancangan perda tersebut sementara dikonsultasikan dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua jika tidak ada perubahan maka akan sangat berdampak pada penurunan stunting di Kota Jayapura sesuai target nasional," ujarnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kota Jayapura Robby Awi mengatakan perda terkait dengan percepatan penurunan stunting diperlukan bagi kepentingan masyarakat.
Dia mengatakan stunting masalah kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian pemerintah daerah setempat.
"Sehingga perda tersebut akan menjadi rujukan kami lima tahun ke depan untuk penanganan stunting di Kota Jayapura," katanya.
Dia mengapresiasi semua pihak yang selama ini terlibat dalam menangani stunting di Kota Jayapura.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024