Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan efisiensi anggaran setelah diserahkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2024 sehingga nanti dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Derek Hegemur di Jayapura, Selasa, mengatakan hal ini dilakukan menyikapi nilai fiskal Pemprov Papua yang hanya senilai Rp2,69 triliun.
“Angka tersebut jauh di bawah nilai yang dikelola Pemprov Papua pada tahun-tahun sebelumnya,” kata dia.
Menurut Derek, pada masa transisi 2023 dan 2024, kondisi fiskal Pemprov Papua tertekan karena uang yang dikelola tidak seperti sebelumnya.
“Untuk itu, kami memilih mengupayakan PAD tumbuh sehingga belanja yang selama ini diandalkan dari dana transfer, bisa bergerak menggunakan PAD,” ujarnya.
Dia menjelaskan seluruh OPD juga harus melakukan efisiensi belanja pemerintah, namun pelayanan harus tetap berjalan sebagaimana mestinya.
“Kami juga mengingatkan OPD agar tidak mengikat kontrak dengan pihak ketiga jika proyek atau kegiatan yang dimaksud, tidak tersedia dananya di dalam DPA,” katanya.
Dia menambahkan, belanja pemerintah harus sesuai dalam DPA yang intinya belanja sesuai kewenangan dan urusan yang provinsi lakukan sehingga terjadi efisiensi belanja untuk menghindari utang.
“Kami juga mengingatkan kepala OPD untuk mengelola uang persediaan masing-masing secara bijak agar nantinya maksimal dalam menunaikan tugas pokok dan fungsi yang diberikan,” ujarnya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2024