Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni meraih penghargaan terbaik pertama kategori pemerintah daerah tercepat dalam menyalurkan dana desa 2023 di Provinsi Papua Barat.
Penghargaan tersebut diberikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Papua Barat di Manokwari, Senin.
Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw mengatakan pemerintah kabupaten terus melakukan pendampingan dan pembinaan bagi aparatur desa dalam pengelolaan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.
Kabupaten Teluk Bintuni sudah tiga kali mendapat penghargaan atas kinerja penyaluran dana desa semenjak beberapa tahun lalu.
"Sudah tiga kali. Pernah dapat penghargaan pemerintah daerah terbaik pertama, lalu kedua, dan kali ini kembali jadi yang pertama," kata Petrus.
Menurut dia percepatan penyaluran dana desa harus diikuti dengan prinsip pengelolaan yang transparan dan tepat sasaran, sehingga pembangunan desa terlaksana sesuai ekspektasi.
Pemanfaatan dana desa diputuskan oleh aparatur pemerintah desa melalui penyelenggaraan musyawarah bersama dengan mempertimbangkan kebutuhan prioritas bagi desa.
"Keputusan musyawarah harus sesuai arahan dari Kementerian Desa. Desa yang memutuskan dana itu dipakai untuk apa," jelas Petrus.
Meski demikian, kata dia, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung tetap memonitoring penggunaan dana desa tersebut.
Pemerintah kabupaten juga melibatkan Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni untuk melakukan pengawasan terhadap tata kelola dan pemanfaatan dana desa yang dikucurkan Pemerintah Pusat setiap tahun.
"Sudah ada kepala kampung yang kami proses hukum karena salah menggunakan dana desa," tegas dia.
Menurut dia pelibatan aparat penegak hukum dalam pengelolaan dana desa berdampak positif terhadap kesadaran aparatur desa di Teluk Bintuni untuk tidak melakukan penyimpangan.
Peningkatan kapasitas dan kualitas aparat desa menjadi faktor utama keberhasilan pengelolaan dana desa demi pembangunan kesejahteraan masyarakat desa.
"Tidak mudah bina aparat kampung supaya benar-benar paham pengelolaan dana desa," ujar Petrus Kasihiw.
Kepala Kantor Wilayah DJPb Papua Barat Purwadhi Adhiputranto mengatakan, ada tiga pemerintah kabupaten yang mendapatkan penghargaan yaitu Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni (terbaik pertama), Pemerintah Kabupaten Manokwari (terbaik kedua), dan Pemerintah Kabupaten Fakfak (terbaik ketiga).
Dana desa 2023 yang diterima Kabupaten Teluk Bintuni sebanyak Rp103,20 miliar untuk 115 desa, Kabupaten Manokwari Rp130,41 miliar untuk 163 desa, dan Kabupaten Fakfak Rp121,31 miliar untuk 142 desa.
"Tahun 2023, ada tiga pemerintah daerah yang menyalurkan dana desa tercepat," jelas Purwadhi.
Selain itu, kata dia, Teluk Bintuni juga meraih penghargaan penyaluran dana alokasi fisik (DAK) tahun 2023 tercepat bersama dengan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama dan Manokwari Selatan.
Penghargaan lainnya yang diterima Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, Manokwari, dan Fakfak dari Kementerian Keuangan adalah kepatuhan rekonsiliasi pajak pusat tahun 2023.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023
Penghargaan tersebut diberikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Papua Barat di Manokwari, Senin.
Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw mengatakan pemerintah kabupaten terus melakukan pendampingan dan pembinaan bagi aparatur desa dalam pengelolaan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.
Kabupaten Teluk Bintuni sudah tiga kali mendapat penghargaan atas kinerja penyaluran dana desa semenjak beberapa tahun lalu.
"Sudah tiga kali. Pernah dapat penghargaan pemerintah daerah terbaik pertama, lalu kedua, dan kali ini kembali jadi yang pertama," kata Petrus.
Menurut dia percepatan penyaluran dana desa harus diikuti dengan prinsip pengelolaan yang transparan dan tepat sasaran, sehingga pembangunan desa terlaksana sesuai ekspektasi.
Pemanfaatan dana desa diputuskan oleh aparatur pemerintah desa melalui penyelenggaraan musyawarah bersama dengan mempertimbangkan kebutuhan prioritas bagi desa.
"Keputusan musyawarah harus sesuai arahan dari Kementerian Desa. Desa yang memutuskan dana itu dipakai untuk apa," jelas Petrus.
Meski demikian, kata dia, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung tetap memonitoring penggunaan dana desa tersebut.
Pemerintah kabupaten juga melibatkan Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni untuk melakukan pengawasan terhadap tata kelola dan pemanfaatan dana desa yang dikucurkan Pemerintah Pusat setiap tahun.
"Sudah ada kepala kampung yang kami proses hukum karena salah menggunakan dana desa," tegas dia.
Menurut dia pelibatan aparat penegak hukum dalam pengelolaan dana desa berdampak positif terhadap kesadaran aparatur desa di Teluk Bintuni untuk tidak melakukan penyimpangan.
Peningkatan kapasitas dan kualitas aparat desa menjadi faktor utama keberhasilan pengelolaan dana desa demi pembangunan kesejahteraan masyarakat desa.
"Tidak mudah bina aparat kampung supaya benar-benar paham pengelolaan dana desa," ujar Petrus Kasihiw.
Kepala Kantor Wilayah DJPb Papua Barat Purwadhi Adhiputranto mengatakan, ada tiga pemerintah kabupaten yang mendapatkan penghargaan yaitu Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni (terbaik pertama), Pemerintah Kabupaten Manokwari (terbaik kedua), dan Pemerintah Kabupaten Fakfak (terbaik ketiga).
Dana desa 2023 yang diterima Kabupaten Teluk Bintuni sebanyak Rp103,20 miliar untuk 115 desa, Kabupaten Manokwari Rp130,41 miliar untuk 163 desa, dan Kabupaten Fakfak Rp121,31 miliar untuk 142 desa.
"Tahun 2023, ada tiga pemerintah daerah yang menyalurkan dana desa tercepat," jelas Purwadhi.
Selain itu, kata dia, Teluk Bintuni juga meraih penghargaan penyaluran dana alokasi fisik (DAK) tahun 2023 tercepat bersama dengan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama dan Manokwari Selatan.
Penghargaan lainnya yang diterima Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, Manokwari, dan Fakfak dari Kementerian Keuangan adalah kepatuhan rekonsiliasi pajak pusat tahun 2023.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023