Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) memperkuat sinergitas dengan 14 suku asli Papua untuk bersama membangun provinsi tersebut menjadi lebih maju dan berkembang ke depan.
Analis Perencanaan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat Daya Sellvyana Sangkek di Sorong, Kamis, menjelaskan hal tersebut merupakan kebijakan otonomi khusus (Otsus) untuk memfasilitasi forum kelembagaan organisasi kemasyarakatan yang merupakan kultur budaya dari masyarakat asli yang tergabung di dalam 14 suku asli Papua Raya dari perwakilan tujuh suku wilayah adat di Tanah Papua.
"Jadi ini merupakan lembaga dan elemen yang penting bagi pembangunan Papua Barat Daya," ujar Analis Perencanaan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat Daya, Sellvyana.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memfasilitasi 14 suku asli Papua dalam satu pertemuan untuk bersama membahas pengelolaan sumber daya alam (SDA), pelestarian budaya, pembangunan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan pemahaman tentang hak-hak masyarakat adat.
Menurut dia, menuju pembangunan Papua Barat Daya yang lebih baik ke depan, kolaborasi dan sinergitas dengan berbagai elemen masyarakat, khususnya lembaga adat Papua adalah satu keharusan yang harus dilakukan.
"Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, sehingga dibutuhkan kolaborasi supaya kita bersama berkontribusi membangun provinsi ini," kata Sellvyana.
Selain itu, kata dia, komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk membentuk lembaga adat ini menjadi sebuah lembaga yang sah dan mendapat keabsahan hukum, sehingga nantinya bisa bermitra dan berkolaborasi dengan pemerintah untuk membangun Papua Barat Daya menjadi lebih berkembang maju ke depan.
"Jadi sebelumnya lembaga ini belum terorganisasi secara baik sehingga nantinya kita bentuk lembaga kultur ini supaya bisa bermitra dengan pemerintah," ungkap Sellvyana.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023
Analis Perencanaan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat Daya Sellvyana Sangkek di Sorong, Kamis, menjelaskan hal tersebut merupakan kebijakan otonomi khusus (Otsus) untuk memfasilitasi forum kelembagaan organisasi kemasyarakatan yang merupakan kultur budaya dari masyarakat asli yang tergabung di dalam 14 suku asli Papua Raya dari perwakilan tujuh suku wilayah adat di Tanah Papua.
"Jadi ini merupakan lembaga dan elemen yang penting bagi pembangunan Papua Barat Daya," ujar Analis Perencanaan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat Daya, Sellvyana.
Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memfasilitasi 14 suku asli Papua dalam satu pertemuan untuk bersama membahas pengelolaan sumber daya alam (SDA), pelestarian budaya, pembangunan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan pemahaman tentang hak-hak masyarakat adat.
Menurut dia, menuju pembangunan Papua Barat Daya yang lebih baik ke depan, kolaborasi dan sinergitas dengan berbagai elemen masyarakat, khususnya lembaga adat Papua adalah satu keharusan yang harus dilakukan.
"Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, sehingga dibutuhkan kolaborasi supaya kita bersama berkontribusi membangun provinsi ini," kata Sellvyana.
Selain itu, kata dia, komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk membentuk lembaga adat ini menjadi sebuah lembaga yang sah dan mendapat keabsahan hukum, sehingga nantinya bisa bermitra dan berkolaborasi dengan pemerintah untuk membangun Papua Barat Daya menjadi lebih berkembang maju ke depan.
"Jadi sebelumnya lembaga ini belum terorganisasi secara baik sehingga nantinya kita bentuk lembaga kultur ini supaya bisa bermitra dengan pemerintah," ungkap Sellvyana.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023