Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya (PBD) telah mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD senilai Rp20 miliar untuk mengatasi stunting (gangguan pertumbuhan pada anak) di wilayah itu.
Kepala Dinas Kesehatan PBD Netty Howai di Sorong Selasa menjelaskan, anggaran itu merupakan satu upaya konkret dari pemerintah provinsi untuk melaksanakan program strategis dalam rangka menurunkan angka stunting di provinsi termuda ini.
"Karena salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya adalah menurunkan angka stunting, maka dianggarkan dengan nilai sekian supaya program penurunan stunting itu bisa berjalan lebih optimal," kata Netty Howai.
Salah satu realisasi program prioritas penurunan stunting, katanya, Dinas Kesehatan telah membagikan makanan tambahan kepada bayi, balita, dan ibu hamil di lima kabupaten dan satu kota.
"Ini sudah didistribusikan ke lima kabupaten dan satu kota, nanti makanan tambahan itu diperoleh ketika ikut posyandu," katanya.
Berkaitan dengan itu, pada November 2023 Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan meluncurkan (melaunching) dapur gizi di setiap kabupaten dan kota.
"Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya akan menyiapkan makanan dan anggaran kemudian dijalankan setiap kabupaten dan kota untuk memberikan makanan tambahan kepada ibu hamil dan balita sampai usia dua tahun," kata Netty.
Karena sesuai dengan program nasional pada 2024 itu angka stunting sudah harus turun di angka 14 persen. Kemudian angka stunting di Provinsi Papua Barat Daya sampai dengan Oktober 2023 sudah mencapai 12 persen dari 19,9 persen pada 20 Juli 2023.
Ini, kata Netty, merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota serta stakeholder (pemangku kepentingan) lainnya seperti LSM dan juga yayasan yang bergerak di bidang kesehatan.
Dia juga memberikan apresiasi kepada PLN UP3 Sorong yang telah menyalurkan bantuan paket gizi kepada masyarakat pada 24 Oktober 2023.
"Kami pemerintah sangat memberikan apresiasi kepada PLN yang telah ikut ambil bagian pada program penurunan stunting di Papua Barat Daya," kata Kepala Dinas Kesehatan PBD itu.
Bagi dia, penanganan stunting ini bukan saja urusan pemerintah, tetapi butuh kolaborasi dengan elemen lain dengan berbagai kebijakan program strategis sehingga mampu menurunkan angka stunting.
"Hasil dari kolaborasi itu, angka stunting di Papua Barat Daya mengalami penurunan.pada Oktober 2023," katanya.
Dia berharap kolaborasi yang terjalin selama ini bisa dimaksimalkan lagi, sehingga penurunan stunting pada 2024 bisa mencapai angka nol persen.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Dinas Kesehatan Papua Barat Daya alokasikan Rp20 miliar atasi stunting
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023
Kepala Dinas Kesehatan PBD Netty Howai di Sorong Selasa menjelaskan, anggaran itu merupakan satu upaya konkret dari pemerintah provinsi untuk melaksanakan program strategis dalam rangka menurunkan angka stunting di provinsi termuda ini.
"Karena salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya adalah menurunkan angka stunting, maka dianggarkan dengan nilai sekian supaya program penurunan stunting itu bisa berjalan lebih optimal," kata Netty Howai.
Salah satu realisasi program prioritas penurunan stunting, katanya, Dinas Kesehatan telah membagikan makanan tambahan kepada bayi, balita, dan ibu hamil di lima kabupaten dan satu kota.
"Ini sudah didistribusikan ke lima kabupaten dan satu kota, nanti makanan tambahan itu diperoleh ketika ikut posyandu," katanya.
Berkaitan dengan itu, pada November 2023 Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan meluncurkan (melaunching) dapur gizi di setiap kabupaten dan kota.
"Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya akan menyiapkan makanan dan anggaran kemudian dijalankan setiap kabupaten dan kota untuk memberikan makanan tambahan kepada ibu hamil dan balita sampai usia dua tahun," kata Netty.
Karena sesuai dengan program nasional pada 2024 itu angka stunting sudah harus turun di angka 14 persen. Kemudian angka stunting di Provinsi Papua Barat Daya sampai dengan Oktober 2023 sudah mencapai 12 persen dari 19,9 persen pada 20 Juli 2023.
Ini, kata Netty, merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota serta stakeholder (pemangku kepentingan) lainnya seperti LSM dan juga yayasan yang bergerak di bidang kesehatan.
Dia juga memberikan apresiasi kepada PLN UP3 Sorong yang telah menyalurkan bantuan paket gizi kepada masyarakat pada 24 Oktober 2023.
"Kami pemerintah sangat memberikan apresiasi kepada PLN yang telah ikut ambil bagian pada program penurunan stunting di Papua Barat Daya," kata Kepala Dinas Kesehatan PBD itu.
Bagi dia, penanganan stunting ini bukan saja urusan pemerintah, tetapi butuh kolaborasi dengan elemen lain dengan berbagai kebijakan program strategis sehingga mampu menurunkan angka stunting.
"Hasil dari kolaborasi itu, angka stunting di Papua Barat Daya mengalami penurunan.pada Oktober 2023," katanya.
Dia berharap kolaborasi yang terjalin selama ini bisa dimaksimalkan lagi, sehingga penurunan stunting pada 2024 bisa mencapai angka nol persen.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Dinas Kesehatan Papua Barat Daya alokasikan Rp20 miliar atasi stunting
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023