Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (Pemprov PBD) gandeng Universitas Papua (Unipa) melakukan konsultasi publik tentang penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) guna mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045.
Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya John Way di Sorong, Rabu, menjelaskan konsultasi publik ini sangat penting untuk penyusunan KLHS sebagai bagian dari upaya mendukung RPJPD provinsi ke-38 itu.
“Ini tujuannya untuk menyiapkan kondisi pembangunan 20 tahun ke depan, sehingga penting melakukan uji publik untuk melihat isu-isu yang nantinya menjadi bahan penyusunan dokumen KLHS," jelas John Way.
Dia mengakui, KLHS dan RPJPD penting dan perlu diintegrasikan sejak dini untuk meminimalisasi dampak negatif pada pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
Belajar dari Geopark Raja Ampat, sebut dia, isu lingkungan ini sangat penting untuk diantisipasi sejak dini melalui kajian mendalam dan maksimal. Sebab selain Raja Ampat, Papua Barat Daya juga memiliki hutan konservasi di Kabupaten Tambrauw.
“Kita perlu bangga karena UNESCO telah menetapkan Raja Ampat sebagai global geopark, sehingga kajian lingkungan alam untuk melestarikan alam adalah sangat penting demi mewujudkan pembangunan ke depan berjalan maksimal," kata Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Sementara itu, Ketua Tim Kajian Universitas Negeri Papua Daud Wambrauw menjelaskan, dalam penyusunan tersebut lebih kepada aspek secara umum, mulai dari isu lingkungan, tata kelola transportasi, sosial, ekonomi, hukum, hingga masalah strategis lainnya seperti isu kesehatan dan pendidikan.
“Ini adalah isu-isu yang memang terjadi dan dirasakan oleh masyarakat di Papua Barat Daya,” beber dia.
Pengumpulan data untuk penyusunan KLHS, sebut dia, akan dilakukan selama 14 hari ke depan, kemudian dilanjutkan dengan Konsultasi Publik II.
"Kita akan tetap memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya guna mewujudkan dokumen KLHS yang maksimal untuk mendukung RPJPD," ucap dia.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023
Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya John Way di Sorong, Rabu, menjelaskan konsultasi publik ini sangat penting untuk penyusunan KLHS sebagai bagian dari upaya mendukung RPJPD provinsi ke-38 itu.
“Ini tujuannya untuk menyiapkan kondisi pembangunan 20 tahun ke depan, sehingga penting melakukan uji publik untuk melihat isu-isu yang nantinya menjadi bahan penyusunan dokumen KLHS," jelas John Way.
Dia mengakui, KLHS dan RPJPD penting dan perlu diintegrasikan sejak dini untuk meminimalisasi dampak negatif pada pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.
Belajar dari Geopark Raja Ampat, sebut dia, isu lingkungan ini sangat penting untuk diantisipasi sejak dini melalui kajian mendalam dan maksimal. Sebab selain Raja Ampat, Papua Barat Daya juga memiliki hutan konservasi di Kabupaten Tambrauw.
“Kita perlu bangga karena UNESCO telah menetapkan Raja Ampat sebagai global geopark, sehingga kajian lingkungan alam untuk melestarikan alam adalah sangat penting demi mewujudkan pembangunan ke depan berjalan maksimal," kata Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Sementara itu, Ketua Tim Kajian Universitas Negeri Papua Daud Wambrauw menjelaskan, dalam penyusunan tersebut lebih kepada aspek secara umum, mulai dari isu lingkungan, tata kelola transportasi, sosial, ekonomi, hukum, hingga masalah strategis lainnya seperti isu kesehatan dan pendidikan.
“Ini adalah isu-isu yang memang terjadi dan dirasakan oleh masyarakat di Papua Barat Daya,” beber dia.
Pengumpulan data untuk penyusunan KLHS, sebut dia, akan dilakukan selama 14 hari ke depan, kemudian dilanjutkan dengan Konsultasi Publik II.
"Kita akan tetap memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya guna mewujudkan dokumen KLHS yang maksimal untuk mendukung RPJPD," ucap dia.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023