Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Papua Barat menyarankan agar pemerintah daerah merealisasikan kerja sama antarkabupaten di provinsi tersebut guna mengendalikan inflasi komoditas pangan.
Kepala Kantor Perwakilan BI Papua Barat Rommy Sariu Tamawiwy dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM TPID) di Manokwari, Selasa, mengatakan kerja sama daerah dalam satu provinsi menjadi langkah efektif untuk mengendalikan inflasi kebutuhan pokok.
"Tidak harus menunggu kerja sama antarprovinsi tapi antarkabupaten dalam provinsi bisa diwujudkan," kata Rommy.
Ia menjelaskan bahwa kerja sama tersebut berdampak positif terhadap ketersediaan pasokan kebutuhan pokok pada setiap kabupaten di Papua Barat, sehingga harga komoditas pangan tidak mengalami lonjakan signifikan.
Contoh kerja sama pengiriman komoditas sayuran dari Pegunungan Arfak ke Manokwari atau kabupaten lainnya yang disesuaikan dengan potensi dari masing-masing wilayah.
"Yang diperlukan adalah komitmen setiap kepala daerah, kalau kerja sama sudah terjalin maka pasokan komoditas pangan tetap stabil," ujar Rommy.
Secara umum, kata dia, strategi pengendalian inflasi harus mengacu terhadap strategi 4K yaitu keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan, dan komunikasi yang efektif seluruh pemangku kepentingan.
Upaya yang telah dilakukan dalam menjaga keterjangkauan harga adalah pasar murah komoditas pangan strategis sesuai perkembangan harga, dan peningkatan efektivitas belanja bantuan sosial khususnya hari besar keagamaan nasional.
"Operasi pasar atau pasar murah sudah sering dilaksanakan dengan menyediakan sepuluh komoditas pangan strategis," ujar Rommy.
Untuk menjaga ketersediaan pasokan, kata dia, Satuan Tugas (Satgas) Pangan senantiasa melakukan pemantauan secara rutin kepada pedagang di wilayah Papua Barat.
Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan Perum Bulog dalam rangka meningkatkan realisasi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) khusus beras.
"Saya berterima kasih atas ketegasan pemerintah daerah mengatasi masalah palang memalang, karena hal itu menghambat kelancaran distribusi barang dan jasa," tutur dia.
Rommy menuturkan komunikasi efektif perlu diterjemahkan melalui pelaksanaan gerakan 5 Bangga yaitu bangga tanam petatas, bangga jual petatas, bangga beli petatas, bangga masak petatas, dan bangga makan petatas.
Gerakan tersebut merupakan upaya mengurangi ketergantungan pola konsumsi masyarakat terhadap beras untuk digantikan dengan komoditas pangan lokal.
"Petatas itu kadar gulanya rendah, ya pangan lokal ini mari kita kampanyekan," ucap Rommy.
Penjabat Gubernur Paulus Waterpauw memerintahkan semua kabupaten di Papua Barat menjalin kerja sama antardaerah seperti yang telah dilakukan Kabupaten Teluk Bintuni dengan Pemkab Demak.
Kerja sama perdagangan antardaerah dalam satu provinsi maupun antardaerah daerah dari luar Papua Barat berdampak positif untuk ketersediaan pasokan dan kestabilan harga komoditas pangan.
Pelaksana Tugas Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat Lasmini mengatakan inflasi gabungan dua kota indeks harga konsumen (IHK) yaitu Manokwari dan Kota Sorong pada Agustus 2023 sebesar 4,40 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Inflasi periode Agustus 2023 lebih tinggi dibandingkan kondisi Juli 2023 yang tercatat sebesar 3,62 persen (yoy) yang dipengaruhi peningkatan indeks harga beberapa kelompok pengeluaran seperti transportasi 13,08 persen, makanan dan minuman 5,77 persen, rekreasi 4,77 persen, dan perawatan jasa pribadi 4,27 persen.
"Kelompok yang memiliki andil inflasi terbesar yaitu makanan dan minuman 2,04 persen, transportasi 1,60 persen, dan perawatan jasa pribadi 0,25 persen," ujar Lasmini.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023
Kepala Kantor Perwakilan BI Papua Barat Rommy Sariu Tamawiwy dalam High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM TPID) di Manokwari, Selasa, mengatakan kerja sama daerah dalam satu provinsi menjadi langkah efektif untuk mengendalikan inflasi kebutuhan pokok.
"Tidak harus menunggu kerja sama antarprovinsi tapi antarkabupaten dalam provinsi bisa diwujudkan," kata Rommy.
Ia menjelaskan bahwa kerja sama tersebut berdampak positif terhadap ketersediaan pasokan kebutuhan pokok pada setiap kabupaten di Papua Barat, sehingga harga komoditas pangan tidak mengalami lonjakan signifikan.
Contoh kerja sama pengiriman komoditas sayuran dari Pegunungan Arfak ke Manokwari atau kabupaten lainnya yang disesuaikan dengan potensi dari masing-masing wilayah.
"Yang diperlukan adalah komitmen setiap kepala daerah, kalau kerja sama sudah terjalin maka pasokan komoditas pangan tetap stabil," ujar Rommy.
Secara umum, kata dia, strategi pengendalian inflasi harus mengacu terhadap strategi 4K yaitu keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan, dan komunikasi yang efektif seluruh pemangku kepentingan.
Upaya yang telah dilakukan dalam menjaga keterjangkauan harga adalah pasar murah komoditas pangan strategis sesuai perkembangan harga, dan peningkatan efektivitas belanja bantuan sosial khususnya hari besar keagamaan nasional.
"Operasi pasar atau pasar murah sudah sering dilaksanakan dengan menyediakan sepuluh komoditas pangan strategis," ujar Rommy.
Untuk menjaga ketersediaan pasokan, kata dia, Satuan Tugas (Satgas) Pangan senantiasa melakukan pemantauan secara rutin kepada pedagang di wilayah Papua Barat.
Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan Perum Bulog dalam rangka meningkatkan realisasi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) khusus beras.
"Saya berterima kasih atas ketegasan pemerintah daerah mengatasi masalah palang memalang, karena hal itu menghambat kelancaran distribusi barang dan jasa," tutur dia.
Rommy menuturkan komunikasi efektif perlu diterjemahkan melalui pelaksanaan gerakan 5 Bangga yaitu bangga tanam petatas, bangga jual petatas, bangga beli petatas, bangga masak petatas, dan bangga makan petatas.
Gerakan tersebut merupakan upaya mengurangi ketergantungan pola konsumsi masyarakat terhadap beras untuk digantikan dengan komoditas pangan lokal.
"Petatas itu kadar gulanya rendah, ya pangan lokal ini mari kita kampanyekan," ucap Rommy.
Penjabat Gubernur Paulus Waterpauw memerintahkan semua kabupaten di Papua Barat menjalin kerja sama antardaerah seperti yang telah dilakukan Kabupaten Teluk Bintuni dengan Pemkab Demak.
Kerja sama perdagangan antardaerah dalam satu provinsi maupun antardaerah daerah dari luar Papua Barat berdampak positif untuk ketersediaan pasokan dan kestabilan harga komoditas pangan.
Pelaksana Tugas Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat Lasmini mengatakan inflasi gabungan dua kota indeks harga konsumen (IHK) yaitu Manokwari dan Kota Sorong pada Agustus 2023 sebesar 4,40 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Inflasi periode Agustus 2023 lebih tinggi dibandingkan kondisi Juli 2023 yang tercatat sebesar 3,62 persen (yoy) yang dipengaruhi peningkatan indeks harga beberapa kelompok pengeluaran seperti transportasi 13,08 persen, makanan dan minuman 5,77 persen, rekreasi 4,77 persen, dan perawatan jasa pribadi 4,27 persen.
"Kelompok yang memiliki andil inflasi terbesar yaitu makanan dan minuman 2,04 persen, transportasi 1,60 persen, dan perawatan jasa pribadi 0,25 persen," ujar Lasmini.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023