Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua Barat menggandeng Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) menggelar pengobatan massal bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat setempat.
Kepala Dinkes Papua Barat Otto Parorongan di Manokwari, Kamis, mengatakan pengobatan massal yang dipusatkan pada Rumah Gizi Manokwari diikuti oleh ASN, PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), honorer lingkup pemerintah provinsi (pemprov), dan masyarakat.
"Kita ketahui bersama beberapa waktu lalu ada beberapa pejabat yang sakit dan meninggal dunia," kata Otto Parorongan.
Karena itu, lanjutnya, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw menginstruksikan untuk diselenggarakan pengobatan massal guna mengecek kondisi kesehatan aparatur pemerintah.
Pemeriksaan khusus bagi ASN nantinya dilanjutkan pada Jumat (8/9) yang melibatkan sejumlah tenaga medis dari Dinkes Papua Barat.
"Beberapa pimpinan OPD sudah diperiksa, nanti dilanjutkan besok (Jumat) setelah apel pagi," kata Otto.
Ketua Tim Penggerak PKK Papua Barat Roma Megawanty menuturkan gerakan pengobatan massal sejalan dengan visi PKK mewujudkan keluarga sehat, cerdas, berdaya saing, beriman, dan bertakwa, menuju Indonesia yang lebih maju.
Ia mengatakan kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Papua Barat pada semua sektor kehidupan.
"Penyakit menular dan penyakit infeksi baru yang belum teratasi dan cenderung naik tiap tahun, menjadi tantangan bersama untuk mengatasinya," jelasnya.
PKK sebagai mitra strategis pemerintah, kata dia, senantiasa mendukung pelaksanaan program perbaikan mutu kesehatan, pendidikan, dan peningkatan perekonomian masyarakat.
Menurutnya, sinergi kolaborasi PKK dan pemda berdampak positif terhadap perbaikan kualitas SDM Papua Barat, terutama generasi muda sebagai generasi penerus bangsa.
"Tentunya pencapaian sasaran program kerja PKK juga tidak terlepas dari dukungan gubernur selaku Pembina TP PKK Papua Barat," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023
Kepala Dinkes Papua Barat Otto Parorongan di Manokwari, Kamis, mengatakan pengobatan massal yang dipusatkan pada Rumah Gizi Manokwari diikuti oleh ASN, PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), honorer lingkup pemerintah provinsi (pemprov), dan masyarakat.
"Kita ketahui bersama beberapa waktu lalu ada beberapa pejabat yang sakit dan meninggal dunia," kata Otto Parorongan.
Karena itu, lanjutnya, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw menginstruksikan untuk diselenggarakan pengobatan massal guna mengecek kondisi kesehatan aparatur pemerintah.
Pemeriksaan khusus bagi ASN nantinya dilanjutkan pada Jumat (8/9) yang melibatkan sejumlah tenaga medis dari Dinkes Papua Barat.
"Beberapa pimpinan OPD sudah diperiksa, nanti dilanjutkan besok (Jumat) setelah apel pagi," kata Otto.
Ketua Tim Penggerak PKK Papua Barat Roma Megawanty menuturkan gerakan pengobatan massal sejalan dengan visi PKK mewujudkan keluarga sehat, cerdas, berdaya saing, beriman, dan bertakwa, menuju Indonesia yang lebih maju.
Ia mengatakan kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Papua Barat pada semua sektor kehidupan.
"Penyakit menular dan penyakit infeksi baru yang belum teratasi dan cenderung naik tiap tahun, menjadi tantangan bersama untuk mengatasinya," jelasnya.
PKK sebagai mitra strategis pemerintah, kata dia, senantiasa mendukung pelaksanaan program perbaikan mutu kesehatan, pendidikan, dan peningkatan perekonomian masyarakat.
Menurutnya, sinergi kolaborasi PKK dan pemda berdampak positif terhadap perbaikan kualitas SDM Papua Barat, terutama generasi muda sebagai generasi penerus bangsa.
"Tentunya pencapaian sasaran program kerja PKK juga tidak terlepas dari dukungan gubernur selaku Pembina TP PKK Papua Barat," ujarnya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023