Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat memastikan rapat penyamaan konsep anggaran Pemilu Serentak 2024 segera dilakukan dalam waktu dekat bersama KPU Papua Barat dan Bawaslu Papua Barat.
"Jadwal rapatnya setelah tanggal 10 Juli 2023," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat Thamrin Payapo di Manokwari, Sabtu.
Ia mengatakan biaya pelaksanaan pemilu yang diusulkan KPU Papua Barat sebanyak Rp285 miliar, sedangkan Bawaslu Papua Barat kurang lebih Rp90 miliar.
Selain itu, pemerintah provinsi telah memproyeksi kebutuhan dana pengamanan Pemilu 2024 mencapai Rp70 miliar.
Dengan demikian, total kebutuhan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di Papua Barat lebih kurang Rp445 miliar yang nantinya diputuskan dalam rapat penyamaan persepsi.
"Nilai tersebut bisa tambah bisa berkurang karena belum dilakukan rasionalisasi," jelas dia.
Menurut dia pelaksanaan pemilu serentak bermaksud agar anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota lebih efisien.
Misalnya pemerintah kabupaten mengakomodasi kebutuhan tempat pemungutan suara (TPS), sedangkan pemerintah provinsi menanggung honor petugas adhoc pemilu.
"Makanya perlu rapat rasionalisasi," tutur dia.
Thamrin menuturkan penentuan jadwal rapat terlebih dahulu dikoordinasikan dengan penyelenggara pemilu dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Papua Barat.
Hal ini dipengaruhi tingkat kesibukan dari penyelenggara pemilu maupun pemerintah daerah setempat bervariasi.
Meski begitu, Pemprov Papua Barat menargetkan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dapat direalisasikan sebelum tahapan pemilu berlangsung.
"Papua Barat siap mendanai Pemilu Serentak 2024. Bapak gubernur sudah sampaikan ke Mendagri," ucap dia.
Ketua KPU Papua Barat Paskalis Semunya menjelaskan pihaknya telah melakukan rapat internal bersama KPU kabupaten se-Papua Barat guna membahas kebutuhan pemilu.
Keputusan rapat internal nantinya dipaparkan kepada Gubernur Papua Barat yang selanjutnya diputuskan dalam rapat sharing anggaran Pemilu Serentak 2024.
"Usulan dana pemilu akan clear kalau sudah dibahas melalui rapat bersama pemerintah daerah," ucap Paskalis.
Dirinya berharap pemerintah provinsi secepatnya mengagendakan rapat penyamaan konsep pendanaan sebelum tahapan pemilu dimulai.
Setelah itu, pemerintah provinsi akan menginformasikan ke tujuh kabupaten di Papua Barat terkait kesiapan anggaran pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023
"Jadwal rapatnya setelah tanggal 10 Juli 2023," kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Barat Thamrin Payapo di Manokwari, Sabtu.
Ia mengatakan biaya pelaksanaan pemilu yang diusulkan KPU Papua Barat sebanyak Rp285 miliar, sedangkan Bawaslu Papua Barat kurang lebih Rp90 miliar.
Selain itu, pemerintah provinsi telah memproyeksi kebutuhan dana pengamanan Pemilu 2024 mencapai Rp70 miliar.
Dengan demikian, total kebutuhan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 di Papua Barat lebih kurang Rp445 miliar yang nantinya diputuskan dalam rapat penyamaan persepsi.
"Nilai tersebut bisa tambah bisa berkurang karena belum dilakukan rasionalisasi," jelas dia.
Menurut dia pelaksanaan pemilu serentak bermaksud agar anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota lebih efisien.
Misalnya pemerintah kabupaten mengakomodasi kebutuhan tempat pemungutan suara (TPS), sedangkan pemerintah provinsi menanggung honor petugas adhoc pemilu.
"Makanya perlu rapat rasionalisasi," tutur dia.
Thamrin menuturkan penentuan jadwal rapat terlebih dahulu dikoordinasikan dengan penyelenggara pemilu dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Papua Barat.
Hal ini dipengaruhi tingkat kesibukan dari penyelenggara pemilu maupun pemerintah daerah setempat bervariasi.
Meski begitu, Pemprov Papua Barat menargetkan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dapat direalisasikan sebelum tahapan pemilu berlangsung.
"Papua Barat siap mendanai Pemilu Serentak 2024. Bapak gubernur sudah sampaikan ke Mendagri," ucap dia.
Ketua KPU Papua Barat Paskalis Semunya menjelaskan pihaknya telah melakukan rapat internal bersama KPU kabupaten se-Papua Barat guna membahas kebutuhan pemilu.
Keputusan rapat internal nantinya dipaparkan kepada Gubernur Papua Barat yang selanjutnya diputuskan dalam rapat sharing anggaran Pemilu Serentak 2024.
"Usulan dana pemilu akan clear kalau sudah dibahas melalui rapat bersama pemerintah daerah," ucap Paskalis.
Dirinya berharap pemerintah provinsi secepatnya mengagendakan rapat penyamaan konsep pendanaan sebelum tahapan pemilu dimulai.
Setelah itu, pemerintah provinsi akan menginformasikan ke tujuh kabupaten di Papua Barat terkait kesiapan anggaran pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023