Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Papua Barat menyatakan kesiapannya menghadapi kemungkinan terjadinya sengketa hasil Pemilu 2019, termasuk mengawal pengamanan suara PSI melalui proses peradilan.
Politisi PSI Papua Barat, Yohanes Akwan di Manokwari, Selasa, menyebutkan, pihaknya telah menyiapkan 10 pengacara untuk yang siap mendampingi PSI pada pesta demokrasi ini.
"Secara nasional, PSI juga disuport oleh Jaringan Kerja Advokasi Rakyat (Jangkar) Solidaritas di tingkat pusat. Jaringan ini adalah alat perjuangan partai yang diisi sejumlah pengacara yang berkompeten," katanya.
PSI sendiri telah mengikutkan utusannya pada bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh pusat diklat dan pelatihan Mahkamah Konstitusi, di Bogor pada 28 Februari hingga 2 Maret lalu.
Pada pelatihan ini, peserta dibekali pemahaman mengenai hukum acara penyelesaian perkara Pemilu.
"Dukungan SDM dan kesiapan infrastruktur ini menunjukkan bahwa PSI Papua Barat siap menghadapi sengketa hasil pemilu, baik Pileg maupun untuk kepentingan Pilpres," jelasnya.
PSI menurut Anes percaya bahwa KPU berintegritas, namun peluang-peluang terjadinya pelanggaran atau sengketa bukan hal yang tidak mungkin terjadi.
Sementara itu DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Manokwari, terus mematangkan langkah-langkah pengorganisasian saksi untuk mengamankan dan mendukung pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil.
Pada Senin (4/3) PSI Manokwari menggelar Kopdar atau Kopi Darat-- istilah di PSI yang merujuk pada pertemuan-- yang khusus membahas hal tersebut di Rendani, Manokwari. Pertemuan dihadiri para Caleg DPRD Manokwari dan pengurus.
"Sejumlah Caleg telah melaporkan progress rekrutmen saksi. Ada yang sangat maju ada yang sedang melakukan penggalangan. Kita berharap dalam beberapa hari kedepan, performa kawan-kawan semakin baik," jelasnya.***
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019
Politisi PSI Papua Barat, Yohanes Akwan di Manokwari, Selasa, menyebutkan, pihaknya telah menyiapkan 10 pengacara untuk yang siap mendampingi PSI pada pesta demokrasi ini.
"Secara nasional, PSI juga disuport oleh Jaringan Kerja Advokasi Rakyat (Jangkar) Solidaritas di tingkat pusat. Jaringan ini adalah alat perjuangan partai yang diisi sejumlah pengacara yang berkompeten," katanya.
PSI sendiri telah mengikutkan utusannya pada bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh pusat diklat dan pelatihan Mahkamah Konstitusi, di Bogor pada 28 Februari hingga 2 Maret lalu.
Pada pelatihan ini, peserta dibekali pemahaman mengenai hukum acara penyelesaian perkara Pemilu.
"Dukungan SDM dan kesiapan infrastruktur ini menunjukkan bahwa PSI Papua Barat siap menghadapi sengketa hasil pemilu, baik Pileg maupun untuk kepentingan Pilpres," jelasnya.
PSI menurut Anes percaya bahwa KPU berintegritas, namun peluang-peluang terjadinya pelanggaran atau sengketa bukan hal yang tidak mungkin terjadi.
Sementara itu DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Manokwari, terus mematangkan langkah-langkah pengorganisasian saksi untuk mengamankan dan mendukung pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil.
Pada Senin (4/3) PSI Manokwari menggelar Kopdar atau Kopi Darat-- istilah di PSI yang merujuk pada pertemuan-- yang khusus membahas hal tersebut di Rendani, Manokwari. Pertemuan dihadiri para Caleg DPRD Manokwari dan pengurus.
"Sejumlah Caleg telah melaporkan progress rekrutmen saksi. Ada yang sangat maju ada yang sedang melakukan penggalangan. Kita berharap dalam beberapa hari kedepan, performa kawan-kawan semakin baik," jelasnya.***
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2019