Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengupayakan peningkatan harmoni sosial di kalangan masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam setiap program kerja di provinsi baru tersebut.
Upaya tersebut masuk dalam pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Barat yang digelar di Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (4/4).
Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad mengatakan ada empat poin, termasuk peningkatan harmoni sosial, yang dibahas dalam musrenbang itu, di mana tiga poin lain ialah terkait penataan suprastruktur pemerintah, normalisasi birokrasi, serta percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
"Memang ada empat hal penting yang menjadi pembahasan di dalam musrenbang itu," kata Muhammad Musa'ad.
Pembahasan terkait peningkatan harmoni sosial itu, lanjut Musa'ad, merupakan upaya Pemerintah untuk memberikan kepastian kepada seluruh masyarakat Papua Barat Daya agar berpartisipasi dalam setiap program kerja sehingga dapat terlaksana secara efektif.
"Ini juga masuk dalam pembahasan bagaimana kita memastikan masyarakat merasa memiliki provinsi ini," tambahnya.
Dalam musrenbang yang dihadiri penjabat kepala daerah dari enam kabupaten dan satu kota di provinsi tersebut, Musa'ad mengatakan pembahasan keempat poin itu menjadi penting guna menunjang pembangunan di Papua Barat Daya.
"Karena kota adalah provinsi baru maka pembahasan empat pokok penting itu harus tuntas demi pembangunan Papua Barat Daya," ujarnya.
Musa'ad juga berharap agar seluruh pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di provinsi tersebut benar-benar memastikan program kerja sejalan dengan upaya percepatan pembangunan di Papua Barat Daya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023
Upaya tersebut masuk dalam pembahasan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Barat yang digelar di Sorong, Papua Barat Daya, Selasa (4/4).
Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad mengatakan ada empat poin, termasuk peningkatan harmoni sosial, yang dibahas dalam musrenbang itu, di mana tiga poin lain ialah terkait penataan suprastruktur pemerintah, normalisasi birokrasi, serta percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
"Memang ada empat hal penting yang menjadi pembahasan di dalam musrenbang itu," kata Muhammad Musa'ad.
Pembahasan terkait peningkatan harmoni sosial itu, lanjut Musa'ad, merupakan upaya Pemerintah untuk memberikan kepastian kepada seluruh masyarakat Papua Barat Daya agar berpartisipasi dalam setiap program kerja sehingga dapat terlaksana secara efektif.
"Ini juga masuk dalam pembahasan bagaimana kita memastikan masyarakat merasa memiliki provinsi ini," tambahnya.
Dalam musrenbang yang dihadiri penjabat kepala daerah dari enam kabupaten dan satu kota di provinsi tersebut, Musa'ad mengatakan pembahasan keempat poin itu menjadi penting guna menunjang pembangunan di Papua Barat Daya.
"Karena kota adalah provinsi baru maka pembahasan empat pokok penting itu harus tuntas demi pembangunan Papua Barat Daya," ujarnya.
Musa'ad juga berharap agar seluruh pemerintah kabupaten dan pemerintah kota di provinsi tersebut benar-benar memastikan program kerja sejalan dengan upaya percepatan pembangunan di Papua Barat Daya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023