Pemerintah Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya akan memprioritaskan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Migas tahun 2023 sebesar Rp379 miliar ke distrik yang berada di wilayah di ring satu.
Penjabat Bupati Sorong Yan Piet Mosso, Jumat, menerangkan ada sekitar enam sampai tujuh distrik yang berada di wilayah ring satu menjadi prioritas utama realisasi DBH Migas melalui pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan manusia di wilayah itu.
"Realisasi DBH Migas tahun 2023 kita lebih prioritaskan ke distrik-distrik yang merupakan daerah penghasil minyak dan gas," kata Piet Mosso.
Pada pembagian DBH Migas 2023, Kabupaten Sorong mendapatkan anggaran lebih besar bila dibandingkan dengan lima kabupaten dan satu kota di Provinsi Papua Barat Daya.
"Itu artinya keadilan memang harus seperti itu," ujarnya.
Sebab, menurutnya, sejak 1969 Kabupaten Sorong yang sering disebut dengan julukan kota minyak, tidak pernah mendapatkan DBH Migas sebesar itu.
"Di tahun 2023 ini, baru kali pertama Kabupaten Sorong mendapatkan DBH migas yang cukup besar," ujarnya.
Mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat itu menambahkan, untuk distrik yang tidak termasuk di wilayah ring satu akan tetap mendapatkan perhatian melalui dana Otsus dan sebagian dari dana DBH Migas.
"Kita tetap memperhatikan distrik lain selain 6 atau 7 distrik yang merupakan wilayah penghasil," katanya, menambahkan.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023
Penjabat Bupati Sorong Yan Piet Mosso, Jumat, menerangkan ada sekitar enam sampai tujuh distrik yang berada di wilayah ring satu menjadi prioritas utama realisasi DBH Migas melalui pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan manusia di wilayah itu.
"Realisasi DBH Migas tahun 2023 kita lebih prioritaskan ke distrik-distrik yang merupakan daerah penghasil minyak dan gas," kata Piet Mosso.
Pada pembagian DBH Migas 2023, Kabupaten Sorong mendapatkan anggaran lebih besar bila dibandingkan dengan lima kabupaten dan satu kota di Provinsi Papua Barat Daya.
"Itu artinya keadilan memang harus seperti itu," ujarnya.
Sebab, menurutnya, sejak 1969 Kabupaten Sorong yang sering disebut dengan julukan kota minyak, tidak pernah mendapatkan DBH Migas sebesar itu.
"Di tahun 2023 ini, baru kali pertama Kabupaten Sorong mendapatkan DBH migas yang cukup besar," ujarnya.
Mantan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Barat itu menambahkan, untuk distrik yang tidak termasuk di wilayah ring satu akan tetap mendapatkan perhatian melalui dana Otsus dan sebagian dari dana DBH Migas.
"Kita tetap memperhatikan distrik lain selain 6 atau 7 distrik yang merupakan wilayah penghasil," katanya, menambahkan.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2023