Pemerintah Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat berkomitmen untuk mengendalikan inflasi daerah yang menjadi gerakan nasional serta perintah dan amanat Presiden Joko Widodo.
Bupati Manokwari, Hermus Indou, di Manokwari, Papua Barat, Senin, menyatakan komitmen pengendalian inflasi itu adalah tindak lanjut dari diterimanya penghargaan Dana Insentif Daerah (DID) dari Kementerian Keuangan pada September 2022 lalu.
"Salah satu caranya yakni melalui gerakan penanaman tanaman pangan pendamping beras yang nanti akan kita koordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk memastikan ini harus berjalan," ujar dia.
Hermus menambahkan selain penanaman pangan, Pemkab Manokwari juga berencana untuk menggelar operasi pasar. Namun sebelum itu, dia menyebut ada rencana untuk turun langsung meninjau harga bahan pokok, barang dan jasa lainnya di pasaran.
"Kami jadwalkan Minggu ini sudah turun ke pasar supaya bisa mengecek langsung harga-harga kebutuhan masyarakat kita," ujar dia.
Mengenai komitmen dalam pengendalian inflasi daerah dalam hal pangan, Sekretaris Daerah Manokwari, Henri Sembiring memastikan 20 persen dari Dana Desa atau Dana Kampung sudah dialokasikan untuk penanaman pangan.
Dia berharap pada tahun 2023 alokasi dana desa untuk pangan tetap berlanjut. Pihaknya sudah menginstruksikan agar distrik dan kelurahan serta RT-RW di Manokwari menjalankan program serupa sesuai instruksi Bupati Manokwari, Hermus Indou.
"Di Distrik Manokwari Barat itu sudah menyiapkan satu hektar lahan dan sudah diolah untuk tanaman pangan termasuk di Distrik Manokwari Selatan juga," ungkap dia.
Sebelumnya, Bupati Hermus Indou membuka Pertemuan Tingkat Tinggi, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Manokwari sekaligus pencanangan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang dihadiri Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik Papua Barat, Bulog Manokwari dan sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Manokwari.
Dalam pembukaan kegiatan itu, Hermus mengharapkan TPID Manokwari yang sudah dibentuk dapat menyepakati dan melakukan langkah strategis serta operasional dalam mengendalikan inflasi daerah agar apresiasi yang diterima dari Kemenkeu RI dapat berlanjut pada 2023.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2022
Bupati Manokwari, Hermus Indou, di Manokwari, Papua Barat, Senin, menyatakan komitmen pengendalian inflasi itu adalah tindak lanjut dari diterimanya penghargaan Dana Insentif Daerah (DID) dari Kementerian Keuangan pada September 2022 lalu.
"Salah satu caranya yakni melalui gerakan penanaman tanaman pangan pendamping beras yang nanti akan kita koordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat untuk memastikan ini harus berjalan," ujar dia.
Hermus menambahkan selain penanaman pangan, Pemkab Manokwari juga berencana untuk menggelar operasi pasar. Namun sebelum itu, dia menyebut ada rencana untuk turun langsung meninjau harga bahan pokok, barang dan jasa lainnya di pasaran.
"Kami jadwalkan Minggu ini sudah turun ke pasar supaya bisa mengecek langsung harga-harga kebutuhan masyarakat kita," ujar dia.
Mengenai komitmen dalam pengendalian inflasi daerah dalam hal pangan, Sekretaris Daerah Manokwari, Henri Sembiring memastikan 20 persen dari Dana Desa atau Dana Kampung sudah dialokasikan untuk penanaman pangan.
Dia berharap pada tahun 2023 alokasi dana desa untuk pangan tetap berlanjut. Pihaknya sudah menginstruksikan agar distrik dan kelurahan serta RT-RW di Manokwari menjalankan program serupa sesuai instruksi Bupati Manokwari, Hermus Indou.
"Di Distrik Manokwari Barat itu sudah menyiapkan satu hektar lahan dan sudah diolah untuk tanaman pangan termasuk di Distrik Manokwari Selatan juga," ungkap dia.
Sebelumnya, Bupati Hermus Indou membuka Pertemuan Tingkat Tinggi, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Manokwari sekaligus pencanangan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang dihadiri Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik Papua Barat, Bulog Manokwari dan sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemkab Manokwari.
Dalam pembukaan kegiatan itu, Hermus mengharapkan TPID Manokwari yang sudah dibentuk dapat menyepakati dan melakukan langkah strategis serta operasional dalam mengendalikan inflasi daerah agar apresiasi yang diterima dari Kemenkeu RI dapat berlanjut pada 2023.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2022