DPRD Teluk Wondama, Papua Barat, mendesak pemerintah kabupaten segera menetapkan harga eceran tertinggi (HET) dan harga eceran nyata (HEN) bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di daerah itu.
Wakil Ketua DPRD Teluk Wondama Haji Arwin di Isei, Selasa, mengatakan penetapan HET dan HEN perlu dilakukan segera agar agen maupun pengecer BBM tidak seenak hati menentukan harga sehingga merugikan masyarakat.
"Segera dibuat penetapan HET dan HEN supaya tim penertiban BBM bisa cepat bergerak," kata Arwin saat rapat koordinasi terkait kenaikan harga BBM dengan jajaran Pemkab Teluk Wondama dan unsur Forkopimda setempat.
Anggota DPRD Telul Wondama Remran Sinadia juga meminta Pemkab setempat segera menetapkan HET dan HEN guna mencegah permainan harga BBM bersubsidi oleh oknum-oknum tertentu.
"Kami minta segera dibuatkan Perbup (peraturan bupati) tentang HET dan HEN supaya semua agen dan pengecer BBM di Wondama mengikuti itu. Kalau sudah ada HET nanti baru kita sama-sama lakukan pengawasan," ucap politisi Partai Gerindra itu.
Janes Moses Golongi, anggota DPRD Teluk Wondama dari Partai Perindo menyarankan Pemkab setempat mengatur baik penyaluran BBM bersubsidi sehingga tidak terjadi kenaikan harga yang memberatkan masyarakat.
Sebelum kenaikan harga BBM, katanya, warga Wondama membeli BBM jenis Pertalite seharga Rp12.000 hingga Rp15.000 per liter.
"Sekarang Pertalite sudah Rp10.000 per liter, kalau tidak diatur dan diawasi dengan baik bisa harga di tingkat pengecer sampai Rp20.000 bahkan Rp25.000 per liter. Itu pasti akan sangat menyusahkan masyarakat, sehingga harus diatur dengan baik," desak Golongi.
Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Teluk Wondama Ekbertson Karubuy mengatakan telah menyiapkan draf edaran bupati terkait HET dan HEN BBM bersubsidi jenis Pertalite.
Ekber menjamin dalam waktu tidak terlalu lama HET dan HEN BBM bersubsidi di Wondama akan diberlakukan. "Kami sudah siapkan drafnya tinggal bapak Bupati atau bapak Wakil tanda tangan surat edarannya," jelas Ekber.
Ekber belum mau menyebutkan berapa HET dan HEN Pertalite dalam rancangan edaran bupati yang telah dipersiapkan.
Namun dia memastikan harga HET dan HEN berbeda di setiap wilayah disesuaikan dengan jarak maupun beban biaya angkut yang dikeluarkan.
“Nilainya masih kita bahas dulu dengan tim. Tapi kita mau di semenanjung (wilayah distrik Wasior, Wondiboi dan Rasiei) itu sama. Sementara di pulau dan pesisir itu yang lebih tinggi karena harus hitung ongkos angkut lagi," terang Ekber.
Dalam tiga hari terakhir BBM jenis Pertalite sulit didapatkan di wilayah Kota Wasior. Baik di APMS (Agen Premium, Minyak dan Solar) maupun pengecer sudah tidak lagi menjual Pertalite dengan alasan stok sudah kosong.
Hanya ada beberapa pengecer dadakan yang menjual namun dengan harga mencapai Rp20.000 per liter.
"BBM ini dibawa dari Nabire (Provinsi Papua) jadi kita jual Rp20.000 (perliter) karena di sana kami beli dengan harga Rp15.000 per liter," ujar salah seorang pengecer di Manggurai.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: DPRD Wondama desak Pemda tetapkan HET-HEN BBM subsidi
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2022
Wakil Ketua DPRD Teluk Wondama Haji Arwin di Isei, Selasa, mengatakan penetapan HET dan HEN perlu dilakukan segera agar agen maupun pengecer BBM tidak seenak hati menentukan harga sehingga merugikan masyarakat.
"Segera dibuat penetapan HET dan HEN supaya tim penertiban BBM bisa cepat bergerak," kata Arwin saat rapat koordinasi terkait kenaikan harga BBM dengan jajaran Pemkab Teluk Wondama dan unsur Forkopimda setempat.
Anggota DPRD Telul Wondama Remran Sinadia juga meminta Pemkab setempat segera menetapkan HET dan HEN guna mencegah permainan harga BBM bersubsidi oleh oknum-oknum tertentu.
"Kami minta segera dibuatkan Perbup (peraturan bupati) tentang HET dan HEN supaya semua agen dan pengecer BBM di Wondama mengikuti itu. Kalau sudah ada HET nanti baru kita sama-sama lakukan pengawasan," ucap politisi Partai Gerindra itu.
Janes Moses Golongi, anggota DPRD Teluk Wondama dari Partai Perindo menyarankan Pemkab setempat mengatur baik penyaluran BBM bersubsidi sehingga tidak terjadi kenaikan harga yang memberatkan masyarakat.
Sebelum kenaikan harga BBM, katanya, warga Wondama membeli BBM jenis Pertalite seharga Rp12.000 hingga Rp15.000 per liter.
"Sekarang Pertalite sudah Rp10.000 per liter, kalau tidak diatur dan diawasi dengan baik bisa harga di tingkat pengecer sampai Rp20.000 bahkan Rp25.000 per liter. Itu pasti akan sangat menyusahkan masyarakat, sehingga harus diatur dengan baik," desak Golongi.
Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Teluk Wondama Ekbertson Karubuy mengatakan telah menyiapkan draf edaran bupati terkait HET dan HEN BBM bersubsidi jenis Pertalite.
Ekber menjamin dalam waktu tidak terlalu lama HET dan HEN BBM bersubsidi di Wondama akan diberlakukan. "Kami sudah siapkan drafnya tinggal bapak Bupati atau bapak Wakil tanda tangan surat edarannya," jelas Ekber.
Ekber belum mau menyebutkan berapa HET dan HEN Pertalite dalam rancangan edaran bupati yang telah dipersiapkan.
Namun dia memastikan harga HET dan HEN berbeda di setiap wilayah disesuaikan dengan jarak maupun beban biaya angkut yang dikeluarkan.
“Nilainya masih kita bahas dulu dengan tim. Tapi kita mau di semenanjung (wilayah distrik Wasior, Wondiboi dan Rasiei) itu sama. Sementara di pulau dan pesisir itu yang lebih tinggi karena harus hitung ongkos angkut lagi," terang Ekber.
Dalam tiga hari terakhir BBM jenis Pertalite sulit didapatkan di wilayah Kota Wasior. Baik di APMS (Agen Premium, Minyak dan Solar) maupun pengecer sudah tidak lagi menjual Pertalite dengan alasan stok sudah kosong.
Hanya ada beberapa pengecer dadakan yang menjual namun dengan harga mencapai Rp20.000 per liter.
"BBM ini dibawa dari Nabire (Provinsi Papua) jadi kita jual Rp20.000 (perliter) karena di sana kami beli dengan harga Rp15.000 per liter," ujar salah seorang pengecer di Manggurai.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: DPRD Wondama desak Pemda tetapkan HET-HEN BBM subsidi
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2022