Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (DPPO) Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat mulai tahun ini akan membangun rumah guru dan berbagai fasilitas pendukung lainnya di sekolah-sekolah terpencil agar para guru betah berada di tempat tugas.
Kepala DPPO Teluk Wondama Jonathan Sembiring di Isei, Selasa, mengatakan belum tersedianya rumah guru maupun rumah kepala sekolah menjadi salah satu penyebab para guru sering meninggalkan tempat tugas.
"Banyak guru dilaporkan tidak datang ke tempat tugas dalam kurun waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan aktivitas belajar mengajar di sekolah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tak jarang sekolah harus libur lantaran tidak ada guru yang bertugas," ujar Sembiring saat rapat kerja dengan Komisi A DPRD Teluk Wondama.
Sehubungan dengan permasalahan itu, DPPO Teluk Wondama tahun ini melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Otsus akan memprioritaskan pembangunan rumah guru di daerah terpencil.
"Kenapa guru jarang ada di lapangan, alasan utamanya karena rumah tinggal tidak tersedia. Mudah-mudahan kendala itu bisa diatasi dalam waktu dua tahun ke depan. Mengingat anggaran terbatas maka kita tidak bisa sekaligus membangun semua rumah guru," jelas Sembiring.
Faktor lain yang memicu guru malas bertugas di daerah terpencil, katanya, lantaran akses menuju tempat tugas yang sulit, dan belum tersedianya jaringan komunikasi.
DPPO Teluk Wondama merencanakan mulai 2023 setiap distrik (kecamatan) di wilayah kepulauan dilengkapi dengan satu unit kendaraan laut berupa perahu motor mesin 15 PK hingga 40 PK.
Sedangkan untuk yang bertugas di distrik pedalaman terutama Distrik Naikere, akan disediakan kendaraan roda dua motor KLX (trail) karena rata-rata kampung di lokasi itu sudah bisa terhubung dengan jalan darat.
Anggota Komisi A DPRD Teluk Wondama Markus Webori mengakui mendapat banyak laporan dari masyarakat soal sekolah-sekolah di daerah terpencil tidak efektif menggelar pembelajaran karena ketiadaan guru.
Umumnya para guru hanya datang saat awal bertugas saja. Mereka hanya bertahan beberapa hari atau minggu, lalu kembali ke kota dalam kurun waktu yang lama dan hanya sesekali kembali ke tempat tugas.
"Banyak guru tidak ada di tempat tugas. Kalau sudah turun di kota mereka tidak mau kembali sehingga kasihan anak-anak tidak bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Kami minta Dinas Pendidikan harus tertibkan ini," desak Webori.
Ketua Komisi A DPRD Teluk Wondama Robert Gayus Baibaba menyarankan Dinas Pendidikan mencari terobosan agar anggaran DAK sektor pendidikan untuk Kabupaten Teluk Wondama bisa meningkat.
Pasalnya, dengan alokasi DAK yang terbatas akan sulit untuk menjawab keterbatasan sarpras yang dibutuhkan sekolah-sekolah di Wondama.
"Kami sarankan untuk lobi langsung ke Kemendikbud di Jakarta. Bapak-bapak siapkan proposalnya nanti kami dari DPRD ikut membantu untuk bicara di Jakarta. Kita sampaikan kondisi kita, apa kebutuhan kita, saya yakin pihak kementerian akan mempertimbangkan," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2022
Kepala DPPO Teluk Wondama Jonathan Sembiring di Isei, Selasa, mengatakan belum tersedianya rumah guru maupun rumah kepala sekolah menjadi salah satu penyebab para guru sering meninggalkan tempat tugas.
"Banyak guru dilaporkan tidak datang ke tempat tugas dalam kurun waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan aktivitas belajar mengajar di sekolah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tak jarang sekolah harus libur lantaran tidak ada guru yang bertugas," ujar Sembiring saat rapat kerja dengan Komisi A DPRD Teluk Wondama.
Sehubungan dengan permasalahan itu, DPPO Teluk Wondama tahun ini melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Otsus akan memprioritaskan pembangunan rumah guru di daerah terpencil.
"Kenapa guru jarang ada di lapangan, alasan utamanya karena rumah tinggal tidak tersedia. Mudah-mudahan kendala itu bisa diatasi dalam waktu dua tahun ke depan. Mengingat anggaran terbatas maka kita tidak bisa sekaligus membangun semua rumah guru," jelas Sembiring.
Faktor lain yang memicu guru malas bertugas di daerah terpencil, katanya, lantaran akses menuju tempat tugas yang sulit, dan belum tersedianya jaringan komunikasi.
DPPO Teluk Wondama merencanakan mulai 2023 setiap distrik (kecamatan) di wilayah kepulauan dilengkapi dengan satu unit kendaraan laut berupa perahu motor mesin 15 PK hingga 40 PK.
Sedangkan untuk yang bertugas di distrik pedalaman terutama Distrik Naikere, akan disediakan kendaraan roda dua motor KLX (trail) karena rata-rata kampung di lokasi itu sudah bisa terhubung dengan jalan darat.
Anggota Komisi A DPRD Teluk Wondama Markus Webori mengakui mendapat banyak laporan dari masyarakat soal sekolah-sekolah di daerah terpencil tidak efektif menggelar pembelajaran karena ketiadaan guru.
Umumnya para guru hanya datang saat awal bertugas saja. Mereka hanya bertahan beberapa hari atau minggu, lalu kembali ke kota dalam kurun waktu yang lama dan hanya sesekali kembali ke tempat tugas.
"Banyak guru tidak ada di tempat tugas. Kalau sudah turun di kota mereka tidak mau kembali sehingga kasihan anak-anak tidak bisa mendapatkan pendidikan yang baik. Kami minta Dinas Pendidikan harus tertibkan ini," desak Webori.
Ketua Komisi A DPRD Teluk Wondama Robert Gayus Baibaba menyarankan Dinas Pendidikan mencari terobosan agar anggaran DAK sektor pendidikan untuk Kabupaten Teluk Wondama bisa meningkat.
Pasalnya, dengan alokasi DAK yang terbatas akan sulit untuk menjawab keterbatasan sarpras yang dibutuhkan sekolah-sekolah di Wondama.
"Kami sarankan untuk lobi langsung ke Kemendikbud di Jakarta. Bapak-bapak siapkan proposalnya nanti kami dari DPRD ikut membantu untuk bicara di Jakarta. Kita sampaikan kondisi kita, apa kebutuhan kita, saya yakin pihak kementerian akan mempertimbangkan," ujarnya.
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2022