Manokwari,(Antaranews Papua Barat)-Komando Daerah Militer XVIII/Kasuari, Papua Barat, mencanangkan pembangunan Zona Integritas untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).
Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau pada kegiatan tersebut di Manokwari, Jumat, mengatakan, melalui semangat reformasi birokrasi pihaknya memiliki komitmen kuat untuk mencegah praktis korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) di internal Kodam dan seluruh jajaran.
Kodam juga berkomitmen meningkatkan kualitas layanan publik serta tata kelola pemerintahan yang bersih, modern, efektif, efisien, demokratis serta terpercaya.
"Fokus kami dalam mewujudkan pembangunan zona integritas antara lain, penerapan program manajemen perubahan, manajemen SDM, penguatan pengawasan, akuntabilitas kerja serta peningkatan kualitas layanan publik," kata Joppye.
Sejak diresmikan pada dua tahun lalu, kata Wayangkau, Kodam terus berupaya mengimplementasikan reformasi birokrasi. Seperti halnya pada proses perekrutan werving prajurit yang dilaksanakan secara transparan. Panitia menyiapkan mekanisme pengaduan maayarakat.
"Kami juga berusaha memenuhi aspek keterbukaan informasi publik serta mengukur kinerja individu. Ini sedang dan akan terus kami laksanakan," sebut Pangdam.
Ia menekankan seluruh komandan satuan jajaran dan staf Kodam agar terus meningkatkan kinerja dengan prinsip efektif, efisien, transparan serta bekerja yang berorientasi pada hasil di seluruh unit kerja.
Wayangkau juga menginginkan seluruh prajurit dan pegawai negeri sipil (PNS) hingga level terendah diyakinkan untuk bekerja secara optimal sesuai porsi masing-masing.
"Prinsipnya bahwa setiap pribadi memiliki kontribusi yang jelas pada kinerja di unit tempat dia melaksanakan tugas. Jadi baik maupun buruk kinerja akan berpengaruh terhadap unit, satuan,
juga institusi," kata dia lagi.
Sebagai Kodam baru, lanjut Pangdam masih banyak yang harus diperbaiki dan disempurnakan dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi. Kesadaran prajurit dan PNS menjadi salah satu aspek yang wajib ada.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018
Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau pada kegiatan tersebut di Manokwari, Jumat, mengatakan, melalui semangat reformasi birokrasi pihaknya memiliki komitmen kuat untuk mencegah praktis korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) di internal Kodam dan seluruh jajaran.
Kodam juga berkomitmen meningkatkan kualitas layanan publik serta tata kelola pemerintahan yang bersih, modern, efektif, efisien, demokratis serta terpercaya.
"Fokus kami dalam mewujudkan pembangunan zona integritas antara lain, penerapan program manajemen perubahan, manajemen SDM, penguatan pengawasan, akuntabilitas kerja serta peningkatan kualitas layanan publik," kata Joppye.
Sejak diresmikan pada dua tahun lalu, kata Wayangkau, Kodam terus berupaya mengimplementasikan reformasi birokrasi. Seperti halnya pada proses perekrutan werving prajurit yang dilaksanakan secara transparan. Panitia menyiapkan mekanisme pengaduan maayarakat.
"Kami juga berusaha memenuhi aspek keterbukaan informasi publik serta mengukur kinerja individu. Ini sedang dan akan terus kami laksanakan," sebut Pangdam.
Ia menekankan seluruh komandan satuan jajaran dan staf Kodam agar terus meningkatkan kinerja dengan prinsip efektif, efisien, transparan serta bekerja yang berorientasi pada hasil di seluruh unit kerja.
Wayangkau juga menginginkan seluruh prajurit dan pegawai negeri sipil (PNS) hingga level terendah diyakinkan untuk bekerja secara optimal sesuai porsi masing-masing.
"Prinsipnya bahwa setiap pribadi memiliki kontribusi yang jelas pada kinerja di unit tempat dia melaksanakan tugas. Jadi baik maupun buruk kinerja akan berpengaruh terhadap unit, satuan,
juga institusi," kata dia lagi.
Sebagai Kodam baru, lanjut Pangdam masih banyak yang harus diperbaiki dan disempurnakan dalam pelaksanaan program reformasi birokrasi. Kesadaran prajurit dan PNS menjadi salah satu aspek yang wajib ada.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018