Wasior, (Antaranews Papua Barat)- Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, akan kembali mengucurkan dana subsidi untuk memperlancar transportasi jalur laut dari Manokwari.
Pemberian subsidi kapal ini dilaksanakan rutin sejak beberapa tahun terakhir. Untuk tahun 2019 Pemkab Wondama mengalokasikan Rp9,4 miliar dalam APBD
Terdapat dua kapal penumpang yang disubsidi Pemda, yakni KM Margareth dan KM Ekspress Bahari yang melayani rute Wasior-Manokwari pulang pergi.
Menyikapi program ini, Ketua Fraksi Hanura Bersatu Hansemus Yomaki di Wasior, Jumat, menyarankan Pemkab sebaiknya membeli kapal sendiri. Selanjutnya, pengelolaan kapal diserahkan kepada Badan Usaha Mllik Daerah (BUMD).
“Hal itu akan lebih baik karena selain dapat melayani masyarakat sudah tentu dapat meningkatkan PAD bagi Kabupaten Teluk Wondama," kata Hermanus.
Wakil Bupati Paulus Indubri pada wawancara terpisah menyatakan, Pemkab tidak keberatan dengan usulan DPRD. Sebelum pembelian kapal dilakukan, diharapkan asa kajian secara komprehensif.
“Untuk pengadaan kapal sejenis KM Express Bahari (kapal cepat) harganya sekitar 40 miliar sehingga harus dihitung secara cermat dan akurat bila akan dikelola BUMD," sebut Indubri.
Keharian kapal penumpang di daerah tersebut sangat dibutuhkan, mengingat jalur laut menjadi satu-satunya jalur mobilisasi massal masyarakat dari dan menuju Manokwari. Jalur darat Manokwari-Wondama sudah terbuka namun sebagian besar ruas jalan belum teraspal.
"Untuk pesawat untuk hanya kalangan tertentu yang memanfaatkan. Kalau Kapal seluruh kalangan bisa merasakan. Kita berdoa semoga jalur darat segera teraspal seluruhnya sehingga masyarakat punya alternatif lain," sebut Indubri.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018
Pemberian subsidi kapal ini dilaksanakan rutin sejak beberapa tahun terakhir. Untuk tahun 2019 Pemkab Wondama mengalokasikan Rp9,4 miliar dalam APBD
Terdapat dua kapal penumpang yang disubsidi Pemda, yakni KM Margareth dan KM Ekspress Bahari yang melayani rute Wasior-Manokwari pulang pergi.
Menyikapi program ini, Ketua Fraksi Hanura Bersatu Hansemus Yomaki di Wasior, Jumat, menyarankan Pemkab sebaiknya membeli kapal sendiri. Selanjutnya, pengelolaan kapal diserahkan kepada Badan Usaha Mllik Daerah (BUMD).
“Hal itu akan lebih baik karena selain dapat melayani masyarakat sudah tentu dapat meningkatkan PAD bagi Kabupaten Teluk Wondama," kata Hermanus.
Wakil Bupati Paulus Indubri pada wawancara terpisah menyatakan, Pemkab tidak keberatan dengan usulan DPRD. Sebelum pembelian kapal dilakukan, diharapkan asa kajian secara komprehensif.
“Untuk pengadaan kapal sejenis KM Express Bahari (kapal cepat) harganya sekitar 40 miliar sehingga harus dihitung secara cermat dan akurat bila akan dikelola BUMD," sebut Indubri.
Keharian kapal penumpang di daerah tersebut sangat dibutuhkan, mengingat jalur laut menjadi satu-satunya jalur mobilisasi massal masyarakat dari dan menuju Manokwari. Jalur darat Manokwari-Wondama sudah terbuka namun sebagian besar ruas jalan belum teraspal.
"Untuk pesawat untuk hanya kalangan tertentu yang memanfaatkan. Kalau Kapal seluruh kalangan bisa merasakan. Kita berdoa semoga jalur darat segera teraspal seluruhnya sehingga masyarakat punya alternatif lain," sebut Indubri.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018