Wasior,(Antaranews Papua Barat)-Layanan kesehatan di wilayah pesisir dan pedalaman Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, masih terkendala sejumlah persoalan dari jumlah petugas hingga faktor keamanan.
Dinas Kesehatan Teluk Wondama mengakui pelayanan kesehatan terutama di pinggiran kota dan wilayah terpencil belum berjalan optimal.
Masyarakat sering mengeluhkan Pustu di kampung-kampung lebih sering tutup karena tidak ada petugas medis. Kalaupun ada yang buka, itupun hanya sesekali saja lantaran petugas tidak betah di tempat.
Menurut Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Eli Parairaway saat ditemui di Wasior, Selasa, penyebab utama adalah terbatasnya jumlah petugas medis mulai dari dokter, perawat maupun bidan. Jumlah yang ada saat ini masih jauh dari kondisi ideal.
Untuk Puskesmas, seharusnya dibutuhkan minimal 22 petugas medis termasuk dokter. Namun kenyataannya sebagian besar Puskemas di Wondama hanya dilayani kurang dari 10 petugas.
“Sekarang ada yang hanya dilayani empat petugas, bahkan ada yang cuma saja. Di Roswar (Puskesmas Distrik Roswar) itu perawat dua, bidan satu, “ ungkap Eli.
Sesuai ketentuan, di setiap Puskesmas wajib memiliki tenaga dokter. Namun syarat itupun belum bisa dipenuhi karena jumlah dokter tetap di Wondama masih sangat kurang.
“Sekarang harus ada dokter di Puskesmas karena dokter yang harus buat resep. Sementara dokter masih kosong di beberapa Puskesmas. Yang banyak ditempatkan di Wasior dan RSUD, “ lanjut Eli.
Namun demikian, lanjut Eli, permasalahannya tidak hanya karena jumlah petugas yang minim atau petugas yang malas kerja.
Dia mengklaim petugas medis sejatinya mau tinggal menetap di kampung agar bisa setiap waktu melayani warga setempat. Namun banyak diantara mereka tidak betah karena merasa kurang memperoleh jaminan keamanan.
"Yang paling banyak di tempat tugas itu perempuan, bidan. Perawat juga banyak perempuan. Teman-teman itu sebenarnya betah, mereka mau kerja bila keadaan mereka aman. Kadang masyarakat ganggu-ganggu mereka menyebabkan mereka tidak betah,“ ujarnya.
Gangguan yang kerap diterima petugas medis misalnya perilaku tidak sopan dari pemuda kampung, banyaknya orang mabuk yang terkadang bertindak tidak patut terutama kepada petugas perempuan hingga aksi pencurian dan penjarahan barang-barang milik petugas saat rumah kosong.
“Kita harap ke kepala kampung dan kepala distrik kalau boleh ini keamanan mereka ini di jaga tidak diganggu. Karena kalau tidak diganggu itu mereka betah ditempat tugas,"ucap Eli.
Terkait kekurangan tenaga medis, menurut Eli, perlu tambahan ratusan petugas medis agar bisa menghadirkan pelayanan kesehatan yang memadai. Sejauh ini langkah yang diambil untuk menutupi kekurangan petugas adalah merekrut pegawai honorer.
“Maka ke depan harapan kita honor-honor yang ada harus diangkat jadi CPNS supaya menutupi kekurangan. Supaya mereka yang PNS tidak ada tidak tempat pelayanan, tidak ada masalah. Pelayanan akan jalan lancar, “ pungkas Sekretaris Dinas Kesehatan ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018
Dinas Kesehatan Teluk Wondama mengakui pelayanan kesehatan terutama di pinggiran kota dan wilayah terpencil belum berjalan optimal.
Masyarakat sering mengeluhkan Pustu di kampung-kampung lebih sering tutup karena tidak ada petugas medis. Kalaupun ada yang buka, itupun hanya sesekali saja lantaran petugas tidak betah di tempat.
Menurut Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Eli Parairaway saat ditemui di Wasior, Selasa, penyebab utama adalah terbatasnya jumlah petugas medis mulai dari dokter, perawat maupun bidan. Jumlah yang ada saat ini masih jauh dari kondisi ideal.
Untuk Puskesmas, seharusnya dibutuhkan minimal 22 petugas medis termasuk dokter. Namun kenyataannya sebagian besar Puskemas di Wondama hanya dilayani kurang dari 10 petugas.
“Sekarang ada yang hanya dilayani empat petugas, bahkan ada yang cuma saja. Di Roswar (Puskesmas Distrik Roswar) itu perawat dua, bidan satu, “ ungkap Eli.
Sesuai ketentuan, di setiap Puskesmas wajib memiliki tenaga dokter. Namun syarat itupun belum bisa dipenuhi karena jumlah dokter tetap di Wondama masih sangat kurang.
“Sekarang harus ada dokter di Puskesmas karena dokter yang harus buat resep. Sementara dokter masih kosong di beberapa Puskesmas. Yang banyak ditempatkan di Wasior dan RSUD, “ lanjut Eli.
Namun demikian, lanjut Eli, permasalahannya tidak hanya karena jumlah petugas yang minim atau petugas yang malas kerja.
Dia mengklaim petugas medis sejatinya mau tinggal menetap di kampung agar bisa setiap waktu melayani warga setempat. Namun banyak diantara mereka tidak betah karena merasa kurang memperoleh jaminan keamanan.
"Yang paling banyak di tempat tugas itu perempuan, bidan. Perawat juga banyak perempuan. Teman-teman itu sebenarnya betah, mereka mau kerja bila keadaan mereka aman. Kadang masyarakat ganggu-ganggu mereka menyebabkan mereka tidak betah,“ ujarnya.
Gangguan yang kerap diterima petugas medis misalnya perilaku tidak sopan dari pemuda kampung, banyaknya orang mabuk yang terkadang bertindak tidak patut terutama kepada petugas perempuan hingga aksi pencurian dan penjarahan barang-barang milik petugas saat rumah kosong.
“Kita harap ke kepala kampung dan kepala distrik kalau boleh ini keamanan mereka ini di jaga tidak diganggu. Karena kalau tidak diganggu itu mereka betah ditempat tugas,"ucap Eli.
Terkait kekurangan tenaga medis, menurut Eli, perlu tambahan ratusan petugas medis agar bisa menghadirkan pelayanan kesehatan yang memadai. Sejauh ini langkah yang diambil untuk menutupi kekurangan petugas adalah merekrut pegawai honorer.
“Maka ke depan harapan kita honor-honor yang ada harus diangkat jadi CPNS supaya menutupi kekurangan. Supaya mereka yang PNS tidak ada tidak tempat pelayanan, tidak ada masalah. Pelayanan akan jalan lancar, “ pungkas Sekretaris Dinas Kesehatan ini.
Editor : Key Tokan A
COPYRIGHT © ANTARA News Papua Barat 2018